Sekolah Online Batal, Anggota DPR: Hemat Boleh tapi Jangan Korbankan Pendidikan

JAKARTA, iNews.id - Komisi X DPR mengingatkan agar pemerintah ke depan tidak tergesa-gesa dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan perlu kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.

Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly menanggapi langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring atau online.

Baca Juga

Iran Sekarang Ancam Blokir Selat Bab al-Mandeb, Ekonomi Dunia Bisa Makin Terguncang

“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” kata Andi, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, upaya penghematan energi tetap penting dilakukan, tetapi tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan. Justru di tengah situasi efisiensi, pemerintah harus memastikan penguatan sistem pendidikan tetap berjalan secara optimal.

Baca Juga

Pemerintah Batalkan Wacana Belajar Online, Sekolah Tetap Tatap Muka

“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” ujarnya.