Sempat Diberhentikan, Penyidik Kompol Rosa Kembali Bertugas di KPK

JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatalkan surat keputusan pemberhentian Kompol Rosa sebagai penyidik. Keputusan tersebut diambil melalui rapat pimpinan KPK yang digelar Sabtu (6/5/2020).

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Kompol Rosa Purbo Bekti kembali bertugas di KPK. Dia berharap keputusan pimpinan KPK mengakhiri polemik pengembalian Kompol Rosa ke Polri.

Baca Juga

Anomali Ahmed al-Sharaa: Dulu Teroris Bernilai Rp116 Miliar, Sekarang Dijamu Trump di Gedung Putih

"KPK memutuskan telah meninjau kembali dan membatalkan surat tentang pemberhentian atas nama Rossa Purbo Bekti," ujar Ali di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Dia menuturkan, pembatalan pemberhentian Kompol Rosa tertuang dalam Surat Keputusan Sekjen KPK Nomor 744.1 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan hormat Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada KPK. Surat itu juga terbit pada 6 Mei 2020.

Baca Juga

Iuran Dinaikkan, Perpres BPJS Kesehatan Berpotensi Digugat Lagi

Menurutnya, pembatalan surat Keputusan Sekjen KPK tersebut memperhatikan surat Kapolri 3 Maret 2020 perihal tanggapan atas pengembalian penugasan anggota Polri di lingkungan KPK untuk memperkerjakan kembali pegawai negeri yang dipekerjakan atas nama Rosa Purbo Bekti sampai 23 September 2020.

"Atas surat tersebut, pimpinan KPK secara kolektif kolegial memutuskan untuk menyetujuinya. Dengan demikian, saat ini hak-hak Kepegawaian Rossa Purbo Bekti telah kembali sebagaimana sebelum diterbitkannya Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap sempat melaporkan polemik pemberhentian Kompol Rosa kepada Dewan Pengawas. Pengembalian Kompol Rossa dinilai banyak kejanggalan karena Kompol Rossa tidak pernah minta dikembalikan ke institusi asalnya, yaitu Polri dan tidak pernah menerima sanksi dari pimpinan KPK.

Kompol Rossa diketahui merupakan penyidik dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.

Editor: Kurnia Illahi