Setelah Anies dan Ridwan Kamil, Akankah Gubernur Banten Diklarifikasi soal Kerumunan di Bandara Soetta?

JAKARTA, iNews.id - Polri terus melanjutkan rangkaian penyelidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di beberapa acara pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Dua kepala daerah pun diminta klarifikasinya oleh kepolisian.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah diminta klarifikasi Polda Metro Jaya soal kerumunan acara pernikahan putri Habib Rizieq sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan diklarifikasi Polda Jawa Barat Jumat (20/11/2020) besok terkait kerumunan di Megamendung, Bogor.

Modus Pengantin Pesanan Targetkan Wanita Indonesia, KJRI Guangzhou Pulangkan WNI Korban

Lalu, apakah Gubernur Banten Wahidin Halim juga akan dipanggil untuk klarifikasi terkait kerumunan yang timbul akibat penyambutan saat Habib Rizieq tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang?

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan peluang pemanggilan Wahidin Halim untuk memberikan klarifikasi bisa saja dilakukan. Namun, pemanggilan harus menunggu hasil pemeriksaan dari penyelidik dalam perkara ini.

Buntut Kerumunan di Acara Habib Rizieq, Kemendagri Bakal Panggil Anies?

"Kami tunggu saja apa hasil penyelidikan oleh tim gabungan Bareskrim, PMJ (Polda Metro Jaya), dan Polda Jabar," kata Awi di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Saat kepulangan Habib Rizieq pada 10 November 2020, massa dalam jumlah besar menuju Bandara Soetta untuk menjemput pimpinan FPI itu. Kerumunan pun tak terhindarkan.

Bahkan karena penjemputan itu ruas tol menuju Bandara mengalami kemacetan yang sangat panjang. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas bandara pun juga mengalami kerusakan akibat membeludaknya pendukung Rizieq.

Oleh sebab itu, Indonesia Police Watch (IPW) meminta kepada Polri untuk juga melakukan agenda pemanggilan terhadap Wahidin Halim untuk diklarifikasi terkait dengan peristiwa itu.

"Gubernur Anies sudah diperiksa. Bagaimana dengan Kapolres Bandara Soetta dan Gubernur Banten, kapan mereka diperiksa," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane saat dikonfirmasi terpisah di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Menurut Neta, Polri harus bersikap profesional dan tak tebang pilih dalam melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan tersebut.

Apalagi dalam hal ini, kata Neta, Polri juga melakukan pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk proses klarifikasi. Serta beberapa pejabat daerah dan pihak panitia juga ikut dipanggil.

"Jika hendak melakukan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan akibat adanya kerumunan massa, emerintah dan Polri harus fair, tidak diskriminasi dan tebang pilih. Polri pun harus promoter," ujar Neta.

Editor: Rizal Bomantama