Sidang PK Eks Dirut Asabri Adam Damiri, Ahli Nilai Hukuman Uang Pengganti Tidak Tepat

Senin, 10 November 2025 - 22:30:00 WIB

Ahli Audit Keuangan dan Investigasi, Sudirman menilai hukuman uang pengganti terhadap eks Dirut Asabri Adam Damiri tidak tepat. (Foto: Nur Khabibi))

JAKARTA, iNews.id - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi di PT Asabri, Adam Damiri, Senin (10/11/2025). Sidang kali ini menghadirkan Ahli Audit Keuangan dan Investigasi, Sudirman.

Dalam kesaksiannya, Sudirman menilai Adam Damiri tidak layak dibebankan hukuman uang pengganti atas kasus korupsi Asabri.

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

Awalnya, hakim menanyakan Sudirman perihal audit forensik untuk mencari aliran dana Asabri yang mengarah ke Adam Damiri.

"Kaitannya dengan uang pengganti ini, menurut ahli apakah perlu dilakukan audit forensik untuk mengetahui aliran uang?" tanya hakim.

"Saya maaf agak spesifik untuk Pak Adam, di perkara ini tidak perlu dilakukan audit forensik karena, sorry saya masuk sedikit ke pokok perkara yang diterima tidak ada hubungan dengan pengelolaan uang Asabri," kata Sudirman.

Terkait penerimaan yang kemudian dibebankan kepada Adam Damiri, Sudirman menyatakan justru tidak ada kaitannya dengan perkara Asabri. Terlebih, penerimaan tersebut terjadi usai Adam Damiri lepas dari jabatan Dirut Asabri.

"Yang memberi bukan tidak ada hubungan usaha dengan Asabri. Pemberian yang didakwakan dan yang diputus pada uang pengganti itu bukan uang hasil pidana dan kerugian negara," kata Sudirman.

Dengan adanya bukti baru tersebut, Sudirman menyimpulkan terdapat unsur kekhilafan hakim terkait hukuman uang pengganti yang dibebankan terhadap Adam Damiri.

"Tidak bisa, tidak tepat bahwa pak Adam dikenakan uang pengganti," ucapnya.

Diketahui, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri mengajukan PK terkait kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero). Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana PK tersebut.

Kuasa hukum Adam Rachmat Damiri, Deolipa Yumara menyebut, terdapat delapan bukti baru atau novum yang dijadikan dasar PK kliennya.

"Novum ini ada sampai delapan," ucap Deolipa saat ditemui seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/11/2025).

Dia menjelaskan, novum diajukan meliputi laporan keuangan RUPS PT Asabri 2011-2015, mutasi rekening pribadi, data portofolio saham, serta aplikasi Stockbit yang resmi diawasi OJK.

Editor: Aditya Pratama