Sidang Uji Materi UU Pers, PWI Minta MK Perkuat Perlindungan bagi Wartawan

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi Pasal 8 Undang-undang (UU) tahun 40 tahun 1999 tentang Pers. Merespons hal ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  menilai bahwa pasal tersebut masih relevan dan meminta agar MK memperkuat perlindungan bagi wartawan.

Permohonan uji materi yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum Indonesia (Iwakum) menilai bahwa Pasal 8 undang-undang tersebut menimbulkan multitafsir yang membuat  ketidakpastian hukum.

Baca Juga

Mantan Menteri Olahraga China Dihukum Mati karena Korupsi Rp556 Miliar selama 15 Tahun

Sedangkan, Ketua PWI Akhmad Munir menyebut pasal tersebut masih relevan dan merupakan bagian integral dari semangat konstitusi untuk menjamin kemerdekaan pers. Meski begitu, MK harus memperkuat tafsir agar norma dan aturan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.

"Karena itu, kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional yang memperkuat norma ini, tanpa meniadakan substansi atau makna yang telah dijalankan selama lebih dari dua dekade," ujar Akhmad Munir saat dimintai keterangan, Rabu (22/10/2025).

Munir menegaskan bahwa persoalan pasal ini artinya berkaitan dengan implementasi dan koordinasi antarlembaga. Munir menilai bahwa keduanya ini belum berjalan konsisten.

"Di lapangan, masih ada kasus wartawan yang dikriminalisasi atau mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik," ujar dia.

Munir menegaskan perlindungan hukum yang didapat oleh wartawan harus dimaknai secara aktif dan komprehensif. Perlindungan ini harus mencakup perlindungan hukum, fisik, digital dan psikologis.

"Perlindungan hukum tidak boleh diartikan sebagai kekebalan hukum, melainkan jaminan agar wartawan tidak dipidana karena karya jurnalistik yang sah," ucap Munir.

Editor: Puti Aini Yasmin