Siswi SMP Dikeroyok, LBH Perindo: Tinjau Ulang UU Perlindungan Anak

Felldy Utama ยท Rabu, 10 April 2019 - 14:15 WIB
Siswi SMP Dikeroyok, LBH Perindo: Tinjau Ulang UU Perlindungan Anak

Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo, Ricky Kurnia Margono. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id – Kasus pengeroyokan siswi SMP oleh sejumlah siswi SMA di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), mendapat banyak sorotan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo menilai berkaca dari kasus ini dan kekerasan lain yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun, kategori umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harus ditinjau ulang.

Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo, Ricky Kurnia Margono mengatakan, kasus-kasus kekerasan yang dilakukan khususnya anak berusia di bawah 18 tahun, menimbulkan keprihatinan. Hukum Indonesia pun sedang diuji rasa keadilannya.

Di satu sisi, pelaku berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 masih dikategorikan sebagai anak yang belum bisa bertanggung jawab secara penuh atas tindak pidana yang dilakukan.

“Menurut undang-undang tersebut, seseorang dinyatakan tidak lagi sebagai anak saat berusia 18 tahun,” kata Ricky, Rabu (10/4/2019).

Hal ini berbeda dengan sebelum UU Perlindungan Anak lahir. Setiap orang dinyatakan bisa bertanggung jawab penuh setelah dinyatakan dewasa, yaitu 16 tahun, menurut KUHP.

Dengan adanya UU Perlindungan Anak, maka terpaksa umur warga Indonesia baru dapat dikategorikan dewasa dan bertanggung jawab penuh secara pidana, saat berusia 18 tahun. Hal ini sesuai dengan asas Hukum Pidana Lex specialis derogat Lex Generalis (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum). UU Perlindungan Anak mengesampingkan KUHP.

Namun, saat ini, banyak kasus kekerasan dilakukan orang berumur di bawah 18 tahun bahkan di bawah 15 tahun. Termasuk kasus penganiayaan AD oleh siswi SMA. Aksi ini dipengaruhi banyak faktor, seperti budaya asing dan kebebasan informasi kekerasan yang masuk melalui internet dan teknologi lainnya.

Karena itu, LBH Perindo berpendapat, kategori umur dewasa menurut UU Perlindungan Anak harus ditinjau ulang dan disesuaikan kembali.

“Saat ini secara psikologis usia seseorang untuk bisa berpikir sudah lebih cepat dari usia seharusnya. Jadi, sudah seharusnya berbanding lurus dengan pertanggungjawabannya secara pidana,” katanya.

Editor : Maria Christina