Soal 5 Juta Buruh Bakal Mogok Nasional terkait UMP, Ini kata Presiden KSPI

JAKARTA, iNews.id - Buruh bakal menggelar mogok nasional yang rencananya berlangsung antara tanggal 30 November sampai 13 Desember 2023. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dia mengatakan, ada sebanyak 5 juta buruh dari 100.000 pabrik di lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan ikut dalam agenda mogok nasional tersebut.

Baca Juga

AS Sanksi Keluarga Maduro dan 6 Kapal Pengangkut Minyak Venezuela

“Mogok nasional yang diikuti 5 juta buruh tersebut menghentikan produksi atau setop produksi. Buruh keluar dari pabrik, keluar dari lokasi pabrik, menuju gerbang di luar pabrik serta sebagian besar ke kantor pusat pemerintahan,” ujar Said Iqbal, Jumat (24/11/2023).

Said menjelaskan jika mogok nasional sah sesuai hukum. Dasar hukumnya yakni UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Salah satu pasal tersebut menyatakan serikat buruh mengorganisir pemogokan sebagai salah satu fungsinya. 

Baca Juga

Nyaris Bentrok, Ratusan Massa Sweaping Pabrik Ajak Buruh Demo di Cikupa

Bentuk mogok yang dimaksud UU 21 Tahun 2000 diatur dalam dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 yaitu unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi bukan mogok kerja yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang harus didahului perundingan dengan manajemen perusahaan.

“Kami memilih bentuk mogok yang akan diorganisir serikat buruh. Bentuknya adalah unjuk rasa sebagaimana ditaur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998,” katanya.

Baca Juga

Demo Ribuan Buruh Memblokir Jalan, Kawasan Cikarang Macet Total

Peserta unjuk rasa yang diorganisir pemogokan yakni seluruh buruh di pabrik. Diperkirakan mencakup 100.000 pabrik. 

“Itulah yang dimaksud mogok nasional dan itu sah tidak boleh menghalang-halangi buruh yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum,” ucapnya.

Baca Juga

Massa Sweeping Pabrik di Cimahi, Ajak Buruh Demo Tuntut Upah Naik

Said Iqbal mengajak pimpinan perusahaan, wali kota, bupati, gubernur agar berunding, duduk bersama, tetapi dengan syarat tidak menggunakan PP 51 Tahun 2023 dan Omnibus Law. Sebab selama ini pemerintah tidak pernah diskusi dengan serikat pekerja.

Baca Juga

Kenaikan Upah Minimum Buruh Lebih Rendah dari Pegawai Negeri, KSPI: Ini Aneh

"Alasan kami meminta kenaikan 15 persen sebab kenaikan upah UMP 3,6 persen seperti DKI Jakarta lebih rendah dari kenaikan upah PNS/TNI/Polri yang 8 persen. Tidak ada di seluruh dunia kenaikan UMP dibawah PNS/TNI/Polri," katanya.

KSPI setuju PNS TNI Polri naik 8 persen, tetapi seharusnya secara bersamaan buruh swasta juga harus naik 15 persen. Berdasarkan hasil Litbang KSPI dan Partai Buruh terhadap KHL di pasar, kenaikkannya sebesar 12 hingga 15 persen. Harga bahan pokok naik, BBM naik, harga transportasi naik juga naik.

“Dengan melumpuhkan pabrik, melumpuhkan ekonomi, kaum buruh memaksa pemerintah untuk berunding guna merealisasikan tuntutan kaum buruh,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw