Soal Inovasi Pembuatan SIM, Indonesia Traffic Watch Sebut Sesuai Undang-Undang

Sindonews, Puguh Hariyanto · Sabtu, 18 September 2021 - 02:07:00 WIB
Soal Inovasi Pembuatan SIM, Indonesia Traffic Watch Sebut Sesuai Undang-Undang
Warga antre mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor pada mobil layanan keliling di Banda Aceh. ANTARA/Irwansyah Putra (Foto: Antara/HO)

JAKARTA, iNews.id - Indonesia Traffic Watch menyebutkan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah sesuai undang-undang. Diperlukan beberapa tahapan bagi warga untuk memperoleh SIM.

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan mengatakan, pembuatan SIM diatur di UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut dia, memang perlu melalui beberapa tahapan agar dapat memeroleh SIM.

"Enggak ada persoalan sebenarnya. Memang harus banyak persyaratan yang harus diikuti. Itu kata undang-undang loh," ujar Edison saat dikonfirmasi, Jumat (17/9/2021).

Edison menuturkan, SIM itu kewajiban bagi para pengendara. Bukan merupakan hak seseorang yang harus diberikan oleh negara. 

"SIM itu bukan hak, kewajiban kita gitu loh. Jadi SIM itu kan legitimasi yang diberikan oleh negara terhadap warganya, sebagai bukti bahwa warganya itu sudah memiliki kompetensi untuk menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya dan sudah memahami tentang keselamatan berlalu lintas," ujar Edison.

"Baik itu terhadap dirinya maupun terhadap pengguna jalan lainnya. Jadi harus punya perbedaan antara orang yang sudah memiliki SIM dengan yang tidak memiliki SIM, itu sebenarnya. Jadi ga mudah mendapatkan SIM itu," katanya.

Sebelumnya, pegiat antikorupsi Emerson Yuntho membuat surat terbuka terkait pelayanan di Samsat dan Satpas yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Emerson bilang, praktik pungli telah terjadi hampir merata di Samsat dan Satpas seluruh Indonesia.

"Terkait layanan administrasi kendaraan di Samsat, warga sering kali dipaksa atau terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara menyuap atau memberikan uang (gratifikasi) kepada oknum petugas. Membayar sesuatu tidak semestinya dan tanpa bukti penerimaan yang sah," ujar Emerson.

Emerson juga menyoroti perihal urusan pembuatan atau perpanjangan SIM di Satpas. Menurutnya, ujian teori dan ujian praktik dalam proses pembuatan SIM kerap tidak masuk akal dan transparan.

"Dengan model ujian praktik seperti ini, publik percaya Lewis Hamilton akan gagal mendapatkan SIM A dan Valentino Rossi juga tidak mungkin memperoleh SIM C di Indonesia," ucapnya.

Editor : Nani Suherni

Bagikan Artikel: