Soal RKUHP, Ini Sejumlah Pasal yang Disorot Komnas HAM

JAKARTA, iNews.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti sejumlah pasal dianggap bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Hal ini disampaikan salah satu Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing.

Dia mengatakan, untuk pelanggaran HAM berat dalam KUHP tersebut diadopsi dari UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM berat dalam RKUHP memiliki prinsip dan asas tidak sama dengan tindak pidana biasa. Hal itu, disebut sebagai tidak pidana khusus, di samping itu pula terdapat pencucian uang, antikorupsi dan lain sebagainya.

Baca Juga

4 Alasan Israel Tak Akan Menarik Diri dari Gaza

"Kami melihat di sini sebetulnya tidak tepat pelanggaran berat ini normanya ditaruh ke bab tindak pidana khusus," ujarnya saat diskusi dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui daring, Selasa (6/12/2022).

"Kenapa? Ada beberapa alasan yang sudah kami ungkapkan. Dalam pelanggaran HAM berat dikenal sebagai asas retroaktif dan juga prinsip tidak mengenal kedaluwarsa. Ini ada dalam UU 26 Tahun 2000," katanya lagi.

Baca Juga

Protes RKUHP Disahkan, Aliansi Masyarakat Bangun Tenda di Depan Gedung DPR

Dia mengatakan, apabila tanpa asas retroaktif dan tidak mengenal kedaluwarsa, maka 15 kasus pelanggaran HAM yang saat ini diselidiki Komnas HAM bisa dianggap tidak ada. Padahal faktanya, Komnas HAM menemukan korban dalam kasus tersebut.

"Nah di dalam RKUHP ini tidak ada asas retroaktif. Jadi harus sinkron antara RKUHP yang sudah disahkan dengan pengadilan HAM. Itu yang pertama," kata Uli.

Baca Juga

Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP Bangun Tenda di Depan DPR

Lalu kedua, dalam RKUHP versi 30 November 2022 terdapat dua pasal yakni pasal 598 dan pasal 599. 

"Itu ada 2 jenis genosida dan kejahatan kemanusiaan," katanya.

Baca Juga

Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Dia mengatakan ada perbedaan tingkat hukuman antara RKUHP dengan pengadilan HAM. Untuk kejahatan genosida di pengadilan HAM mengatur ancaman pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 25 tahun.

Baca Juga

RKUHP Disahkan Jadi UU, Menkumham : Kita Bangga Miliki KUHP Sendiri Bukan Buatan Negara Lain

Namun di RKUHP, hukumannya justru lebih singkat yakni terendah 5 tahun dan paling lama 25 tahun. Menurutnya, hal ini terdapat disparitas.

"Karena menggunakan delvi sistem, mungkin itu jadi model penghukumannya. Ini ada disparitas juga untuk kejahatan kemanusian. Ada disparitas baik kejahatan kemanusiaan maupun genosida. Itu menjadi concern kami," ucapnya.

Dia melanjutkan, juga terkait dengan UU 39 Tahun 1999 tentang HAM ada beberapa yang perlu disinkronkan antara RKUHP dengan KUHP.

"Di sisi lain kami juga mengapresiasi terhadap pemerintah dan DPR karena menghapuskan tindak pencemaran nama baik di pasal 440 RKUHP, kemudian juga penghukuman pejabat publik pasal 529. ini mandat konferensi antipenyiksaan," ujarnya.

Editor: Donald Karouw