Surat Pemakzulan Gibran Dinilai Tak Berdasar dan Penuh Kepentingan Politik

JAKARTA, iNews.id - Surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai tak berdasar hukum dan sarat akan kepentingan politik. Hal itu disampaikan Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar.

"Surat itu biasa saja, tidak mengandung substansi yang patut ditindaklanjuti. Bahkan terkesan mengada-ada," kata Semar melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/6/2025).

Putin Ucapkan Selamat Tahun Baru pada Kim Jong-un, Puji Peran Heroik Tentara Korut

Menurutnya, Gibran tidak melanggar hukum, tidak melakukan perbuatan tercela, dan masih memenuhi semua syarat sebagai wakil presiden. Sehingga, usulan pemakzulan dinilai tidak masuk akal.

"Tidak ada satu pun alasan konstitusional yang bisa dijadikan dasar untuk memakzulkan," ujarnya.

Surat Pemakzulan Gibran bakal Dibacakan di Rapat Paripurna DPR, Ini Tahapannya

Di sisi lain, Semar juga menyoroti keterlibatan pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu, salah satunya Jenderal (Purn) Fachrul Razi yang merupakan pendukung pasangan AMIN. Menurutnya, surat tersebut bagian dari manuver politik yang berpotensi merongrong pemerintahan Prabowo-Gibran.

4 Alasan Forum Purnawirawan Desak Pemakzulan Gibran dari Wapres

"Yang menarik, Pak Try Sutrisno bahkan tidak ikut lagi menandatangani. Mungkin karena beliau sudah menyadari bahwa langkah ini keliru dan tidak tepat," ucapnya.

Semar pun mengimbau kepada semua pihak agar tidak membuat gaduh. Sebab, Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan bangsa.

"Jangan bikin gaduh dan ganggu stabilitas nasional hanya demi kepentingan politik segelintir orang,” tuturnya.

Ia menegaskan, akan terus mendukung dan membela pemerintahan Prabowo-Gibran, serta siap melawan segala bentuk upaya yang mengganggu jalannya pemerintahan karena kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia diatas segalanya.

"Kami berharap mas wapres Gibran untuk tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh dengan hal tersebut karena bukan sesuatu yang penting untuk dipikirkan, cukup dilihat sebagai bagian dari kemauan pribadi segelintir orang yang memiliki kepentingan politik tertentu," pungkasnya.

Sebelumnya, surat pemakzulan Gibran dilayangkan ke DPR/MPR oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Bahkan, DPR akan membacakan surat pemakzulan tersebut dalam rapat paripurna.

Jika dihadiri oleh 2/3 anggota, serta disetujui maka proses pemakzulan akan dimulai.

Editor: Puti Aini Yasmin