SYL Tak Dapat Perlindungan LPSK, Kuasa Hukum Bandingkan dengan Richard Eliezer

JAKARTA, iNews.id - Permohonan perlindungan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ditolak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kuasa hukum SYL, Djamaludin Koedoboen menilai penolakan dari LPSK itu menunjukkan kesan tidak setara (equal).

Djamaludin membandingkan dengan Richard Eliezer atau Bharada E yang dulu mendapat perlindungan LPSK.

Baca Juga

Israel Masih Batasi Masuknya Bantuan ke Gaza, Tutup Akses Langsung ke Utara atau Selatan

"Kalau kita berangkat dari pengalaman dulu waktu kasus Pak Sambo dulu, kan ada juga yang ditahan tapi kemudian juga bisa, LPSK juga bisa melakukan perlindungan," kata Djamaludin, Kamis (30/11/2023).

Dalam kasus tersebut, Richard dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka. Richard kemudian mendapatkan perlindungan tetapi kliennya tidak. 

Baca Juga

SYL Tiba di Bareskrim, Diperiksa terkait Kasus Dugaan Pemerasan oleh Firli Bahuri

"Tersangka dan ditahan kan lalu juga. Sama kan," ujar Djamaludin. 

Sebelumnya, LPSK menolak permohonan perlindungan dari Syahrul Yasin Limpo (SYL) serta mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan, SYL dan Hatta saat ini telah menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena status hukum itu, SYL dan Hatta tidak masuk dalam klasifikasi yang bisa mendapatkan perlindungan.

Permohonan perlindungan itu diajukan SYL, Hatta, P, H, dan U terkait dugaan pemerasan oleh Ketua KPK nonaktif Firli bahuri pada 6 Oktober 2023.

“LPSK menolak Permohonan yang diajukan oleh SYL dan Ht dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Edwin, Senin (27/11/2023).

Editor: Reza Fajri