Tak Cuma Usut Penipuan Umrah, Ini Tugas Satgas Khusus Kemenag-Polri

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Agama (Kemenag) dan Mabes Polri akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus merespons maraknya kasus penipuan oleh agen travel umrah. Satgas tidak hanya menangani perkara yang sudah terjadi, namun juga untuk mencegah kasus serupa.

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menuturkan, satgas akan mengivestigasi dan menindak kasus-kasus penipuan oleh agen travel umrah. Adapun Kemenag akan berperan mengawasi secara struktural operasional agen travel umrah itu.

Israel Klaim Habisi Komandan Hamas Raed Saed, Saling Tuduh Langgar Gencatan Senjata Gaza

"Oleh karenanya kita minggu ini mungkin akan ada semacam satgas khusus, dibentuk antara Kemenag dan Mabes Polri," kata Wakapolri Komjen Pol Syafruddin di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2018).

Syafruddin mengatakan, saat ini ada lima kasus penipuan calon jemaah umrah yang sedang ditangani Polri. Karena membutuhkan tim ahli dari Kemenag, maka akan dibentuk satgas yang melibatkan kerja bersama.

"Masyarakat itu yang dikejar kepastian, mereka sudah dirugikan tentu memerlukan kepastian yang cepat seperti apa (kasusnya) dan putusan peradilan. Kita akan dorong semua secepatnya, supaya masuk pengadilan, supaya masyarakat pasti ada harapan. Dan ini betul-betul akan kita sinkronkan nanti pengawasannya," kata dia.

Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini belum mengetahui pasti rencana nama satgas itu nantinya. Yang jelas, kata dia, nama itu juga akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak kemenag.

"Ya nanti kita akan bentuk, tunggu Menag namanya. Satgas habluminallah atau habluminannas, apa itu terserah. Menteri yang nanti kasih nama," kata dia.

Kasus penipuan calon jemaah umrah terjadi di sejumlah tempat. Setelah First Travel, muncul kasus serupa di Makassar, Sulawesi Selatan yang dilakukan agen travel umrah PT Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours. Selain itu Solusi Balad Lumampah (SBL) di Bandung, Mustaqbal Prima Wisata di Cirebon, dan Interculture Tourindo di Jakarta. Empat biro perjalanan umrah ini telah dicabut izinnya karena gagal memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci.

Sebelumnya, Komisi III DPR sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Biro Travel Umrah. Pembentukan pansus tersebut dilakukan oleh lintas komisi. Komisi terkait nantinya akan masuk dalam keanggotaan pansus yang diinisiasi oleh Komisi III DPR ini.

Syafruddin mengaku siap bekerja sama dengan pihak manapun untuk menangani kasus ini termasuk dengan DPR. "Jadi itu silakan saja domainnya DPR, kita ikut saja," kata dia.