Tak Diajak Gabung Kabinet Jokowi, Ini Respons Partai Demokrat

JAKARTA, iNews.id - DPP Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Joko Widodo dalam menyusun Kabinet Indonesia Maju yang tidak mengikutsertakan kader partai Demokrat. Kewenangan memilih menteri merupakan hak prerogratif presiden.

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat seusai Pemilu 2019 lalu, Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi yang tidak mengajak Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik.

Baca Juga

Kekejaman RSF di El-Fasher: Ratusan Mayat Warga Sipil Dikubur di Kuburan Massal, Lainnya Dibakar

”Partai Demokrat mengerti sepenuhnya bahwa penyusunan kabinet adalah hak dan kewenangan (prerogatif) Presiden yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun,” kata Hinca melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Partai Demokrat, kata dia, mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri yang tergabung dalam jajaran Kabinet Presiden Jokowi untuk masa jabatan kedua. Demokrat juga mendoakan agar Kabinet Indonesia Maju sukses dalam mengemban tugas-tugasnya sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam Pemilu 2019.

Baca Juga

Demokrat Siapkan Agus Harimurti Yudhoyono Masuk Kabinet Jokowi

Mengenai posisi Partai Demokrat ke depan, dia menegaskan akan disampaikan resmi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada seluruh jajaran partai, baik di pusat maupun daerah.

Hinca menegaskan, pada prinsipnya Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya.

"Tentu saja, Partai Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat, agar rakyat kita, para pemegang kedaulatan yang sejati itu, memiliki masa depan yang lebih baik, serta mendapatkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian dan kebebasan hakiki yang dijamin oleh konstitusi kita," kata dia.

Hinca melanjutkan, sambil menunggu pidato politik SBY berkaitan dengan posisi serta peran Partai Demokrat lima tahun ke depan, baik dalam kehidupan politik maupun pembangunan bangsa, SBY menginstruksikan agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataannya sendiri-sendiri.

"DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas disiplin dan kepatuhan seluruh kader partai yang tidak memberikan komentar apa pun berkaitan dengan penyusunan Kabinet Presiden Jokowi yang baru saja dilaksanakan, apalagi yang sifatnya negatif," kata dia.

Adapun tentang isu politik fundamental saat ini seperti kehendak untuk melakukan perubahan konstitusi (UUD 1945), keinginan menghidupkan kembali GBHN dan isu-isu politik lain yang bisa mengubah sistem politik, model demokrasi dan tatanan ketatanegaraan Indonesia, Hinca mengatakan pada saatnya SBY juga akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi.

Sejumlah sikap tersebut diambil Demokrat melalui rapat pleno terbatas DPP Partai Demokrat pada Rabu (23/10/2019) hari ini serta sesuai dengan arahan SBY.

Editor: Zen Teguh