THR ASN Mulai Cair H-10 Lebaran, Menpan-RB: Untuk Gerakkan Ekonomi Masyarakat

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memutuskan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2023 aparatur negara, TNI, Polri, dan pensiunan/penerima pensiun mulai cair H-10 Lebaran atau 4 April 2023. Sementara gaji ke-13 akan dicairkan pada Juni 2023. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas berharap pencairan THR dan gaji ke-13 itu akan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Baca Juga

Jenderal Top Iran: Tak Ada Warga AS yang Aman Jika Perang Pecah!

"Pemberian THR ini juga sekaligus upaya pemerintah untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat. THR aparatur negara ini pasti dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan yang relevan dalam upaya menambah perputaran uang di masyarakat. Sehingga THR untuk aparatur negara menjadi instrumen fiskal yang turut memperkuat fondasi pemulihan ekonomi kita," kata Anas, Rabu (29/3/2023).

Anas menekankan pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi seluruh aparat pemerintah yang selama ini telah bekerja melayani publik sekaligus upaya menggerakkan ekonomi masyarakat.

Baca Juga

Sri Mulyani: THR PNS Cair H-10, Mulai 4 April 2023

“Tentu dengan harapan ke depan semuanya bisa terus meningkatkan kinerja, tak henti memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat,” kata Anas.

Pemerintah berterima kasih kepada seluruh aparatur yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Salah satu bukti nyata kontribusi aparat pemerintah tampak nyata lewat kerja keras dan gotong royong bersama semua elemen dalam penanganan pandemi Covid-19 yang menjadikan penanganan pandemi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia.

Kemenpan-RB juga menerapkan skema reformasi birokrasi tematik agar seluruh kekuatan birokrasi fokus pada penyelesaian masalah warga, terutama pada lima tema utama yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan digitalisasi, penguatan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.

“Indikator-indikator itu lah yang ke depan jadi fokus penilaian reformasi birokrasi sehingga kinerja birokrasi semakin berdampak ke masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata Anas.