Timwas DPR Minta Skema Fasilitas dan Pelayanan Haji Grade A–D Transparan Sejak Awal

Abidin juga menyoroti sejumlah persoalan teknis yang muncul dalam penyelenggaraan haji 2025, seperti persoalan transportasi dan konsumsi yang sempat dikeluhkan jemaah. Menurutnya, ini menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terulang kembali.

“Ke depan kita harus berbenah. Tidak hanya terbatas pada Kementerian Agama, tapi dari hulu juga, termasuk daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Banyak laporan sebelum keberangkatan yang patut diperhatikan, agar tidak memberatkan jemaah,” kata legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Abidin mengingatkan bahwa antusiasme umat Islam Indonesia untuk berhaji tidak akan surut, sehingga Pemerintah harus lebih siap dan transparan sejak awal dalam menyusun skema pembiayaan dan layanan.

“Mari kita benahi bersama. Jangan sampai jemaah menanggung beban pelayanan yang tidak sebanding dengan apa yang mereka bayar,” tuturnya.

Editor: Anindita Trinoviana