DPR Sahkan UU Reforma Agraria, Aturan Baru Atasi Ketimpangan dan Konflik Tanah

Selasa, 22 September 2026 - 15:22:00 WIB

DPR mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang. Aturan ini mengatur objek, subjek, lokasi prioritas, serta peta jalan reforma agraria. Foto iNews TV

JAKARTA, iNews.id - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Sukri, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Baleg DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria, Disahkan di Sidang Paripurna Besok

Setelah laporan disampaikan, Dasco meminta persetujuan seluruh fraksi di DPR untuk mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang.

RUU Reforma Agraria, Nama BRAN Diganti Jadi LPRA

"Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco.

Para peserta rapat kemudian menjawab, "setuju". Dasco selanjutnya mengetukkan palu sebagai tanda RUU Pengaturan Reforma Agraria resmi disahkan menjadi undang-undang.