Tito Karnavian Lantik Bupati dan Wabup Talaud Terpilih Pilkada 2018

Wildan Catra Mulia ยท Rabu, 26 Februari 2020 - 14:40 WIB
Tito Karnavian Lantik Bupati dan Wabup Talaud Terpilih Pilkada 2018

Suasana pelantikan Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga sebagai bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/2/2020). (Foto: Dok Humas Kemendagri)

JAKARTA, iNews.id - Setelah polemik berkepanjangan, Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga akhirnya dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (26/2/2020). Keduanya merupakan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2018 lalu.

Pelantikan dilakukan oleh Tito karena Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menolak melakukannya. Olly menilai Elly tak bisa dilantik dengan alasan telah dua kali terpilih secara berturut-turut dan menjalankan pemerintahan selama dua periode.

Kapala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar menjelaskan pelantikan oleh Tito berdasarkan pada pasal 164 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam pasal itu disebut Mendagri bisa melantik bupati atau wali kota bila gubernur atau wakil gubernur terkait tidak dapat melaksanakannya.

“Kemendagri menghormati gubernur Sulut yang memandang ada permasalahan pendapat hukum atas pelantikan Bupati terpilih Talaud, Elly Lasut, sehingga jika dilantik gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah dapat berisiko hukum terhadap gubernur Sulut,” kata Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Sebelumnya Mendagri telah mempertemukan bupati terpilih, Gubernur Sulut, dan pakar hukum tata negara. Dari hasil pertemuan itu Tito memutuskan untuk melantik bupati dan wakil bupati terpilih. Dia berharap setelah pelantikan ini Elly dan Moktar bisa menjalin komunikasi dengan gubernur Sulut sebagai upaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

“Pak Menteri berpesan agar Gubernur Sulut dan Bupati Elly Lasut serta semua pihak terkait untuk menjalin hubungan yang baik guna penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga stabilitas politik demi pembangunan yang dapat menyejahterakan rakyat Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Talaud,” ucapnya.

Olly Dondokambey enggan melantik keduanya karena berpegang pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 584/K/TUN/2019 tanggal 6 Desember 2019. Berdasarkan putusan itu Olly menilai Elly tidak bisa dilantik karena akan menjabat selama tiga periode, di mana hal tersebut melanggar undang-undang.

Sedangkan menurut putusan MK pada 2009 lalu, jabatan kepala daerah baru dihitung satu periode setelah menjabat lebih dari 2,5 tahun. KPU juga diklaim sudah meloloskan Elly sebagai bupati Talaud terpilih. Namun Olly menyatakan dirinya tak memedulikan keputusan KPU yang menyatakan Elly menang pilkada, karena dia berpegang pada putusan MA.

Elly diketahui divonis bersalah dalam sebuah kasus korupsi dan dinyatakan meninggalkan jabatannya pada Agustus 2011. Dia dilantik untuk periode kedua pada Juli 2019 sehingga dia dinyatakan menjalaninya selama dua tahun satu bulan.

"Itu yang kami diskusikan. MA telah memutuskan seperti itu apakah kemudian keputusan itu diabaikan," kata dia.

Pada Oktober 2019, Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo mengeluarkan SK yang memerintahkan agar Olly segera melantik Elly. Ini bukan SK pertama yang dikeluarkan Mendagri kepada Pemprov Sulut. Namun Olly tetap tidak mau melantik Elly.

Pemprov Sulut kemudian mengirim surat kepada Mendagri dan MA meminta pertimbangan kembali dalam persoalan ini. Sedangkan pihak Elly mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang kemudian memerintahkan mendagri menindaklanjuti perkara ini.

Editor : Rizal Bomantama