TPN Khawatir Penyematan Jenderal Kehormatan Prabowo Mendemoralisasi Pencapaian Tertinggi di TNI

JAKARTA, iNews.id - Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Jaleswari Pramodhawardani mengkritik penyematan jenderal kehormatan terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto. Dia khawatir pemberian tanda kehormatan itu mendemoralisasi kebanggaan pencapaian tertinggi di TNI.

Dengan pangkat baru tersebut, kata Jaleswari, Prabowo perlu membuktikan kepeduliannya terhadap HAM dan mampu mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan para keluarga korban.

Baca Juga

Eks Bos NATO: Sekutu Tak Akan Kirim Tentara ke Ukraina karena Bisa Perang Dunia III dengan Rusia

"Bukan jawaban politis sekadarnya di publik seperti selama ini, tetapi masuk ke dalam ranah pro Justitia oleh lembaga resmi seperti Komnas HAM. Sehingga penganugerahan kehormatan bintang empat itu valid dan layak," kata Jaleswari dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

"Jika tidak, saya khawatir pola yang dapat dipersepsikan transaksional seperti ini justru akan menciptakan demoralisasi terhadap kebanggaan capaian tertinggi para panglima dan komandan di TNI," tutur dia.

Baca Juga

TPDI dan Perekat Nusantara Somasi Jokowi, Cabut Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Menurut Jaleswari, pemberian jenderal kehormatan tersebut dapat menimbulkan berbagai reaksi. Termasuk di antaranya terkait keadilan atau kemanfaatan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat tertentu.

Bahkan, kata Jaleswari, pemberian pangkat tersebut dapat menjadi beban baru bagi Ketua Umum Partai Gerindra nantinya.

Baca Juga

Prabowo Berpangkat Jenderal: Terima Kasih Presiden Jokowi atas Anugerah dan Kehormatan Ini

"Dari perspektif konsekuensialis, penganugerahan ini justru akan menjadi beban baru untuk Pak Prabowo," kata Jaleswari.

Jaleswari mengatakan kenaikan pangkat secara istimewa yang diberikan Presiden Jokowi itu Prabowo perlu dilihat secara kontekstual. 

Baca Juga

Panglima TNI Ungkap Alasan Usulkan Prabowo Dapat Pangkat Jenderal Kehormatan

"Dari sisi preferensi politik, sulit rasanya untuk dibantah bahwa dalam siklus Pilpres kali ini, Pak Jokowi memiliki preferensi dukungan ke salah satu paslon, dan itu bukan ke 01 maupun 03. Dari premis ini. muncul pertanyaan besar, apakah penganugerahan ini memiliki tujuan pragmatis dan transaksional, misalnya untuk menghapus stigma pelanggar HAM yang melekat di penerima?," kata Jaleswari.

Penasihat Senior LAB45 itu mengaku tidak terkejut dengan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo.

Baca Juga

Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo Dikritik SETARA Institute, Jokowi Dinilai Lecehkan Korban HAM

"Saya sudah lama berhenti terkejut sejak Pak Prabowo dilantik sebagai Menhan oleh presiden," kata dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Kenaikan Pangkat Secara Istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Pemberian pangkat tersebut sesuai Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Editor: Rizky Agustian