Tracing, Testing, dan Pemulihan Ekonomi

Tracing, Testing, dan Pemulihan Ekonomi

Penanganan Covid dan pemulihan ekonomi adalah dua hal yang saling bertaut. Indonesia harus memastikan penanganan Covid dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan. Permasalahan ekonomi tak akan bisa terselesaikan bila sisi kesehatan masih memburuk. Saat ini memang penanganan kesehatan adalah prioritas utama walaupun ekonomi masih tetap harus diawasi dengan bijak. 

Penanganan Covid ini perlu melibatkan banyak pihak, yakni masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, untuk terus meningkatkan jumlah tracing dan testing di seluruh wilayah Indonesia. Targetnya tentu menurunkan positivity rate dan melaksanakan vaksinasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Penanganan pandemi membutuhkan sinergi yang solid dan harmonis antara pusat dan daerah. Pemerintahan pusat perlu menggandeng pemerintah daerah dalam mengatasi masalah bersama, termasuk penanganan Covid ini dengan mengedepankan keharmonisan. 

Pencegahan penyebaran dan penanganan pandemi tidak hanya menjadi prioritas pusat, tetapi juga daerah. Selain masalah koordinasi kewenangan, daerah juga perlu mempercepat penyerapan anggaran penanganan Covid. 

Termasuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dan percepatan penyelesaian klaim perawatan pasien, yang lebih banyak bersikutat pada hambatan administrasi keuangan. Tentu saja aspek akuntabilitas dan tata kelola yang baik harus tetap ditegakkan dengan memperhatikan kecepatan proses pencairan yang lebih baik.

Pemerataan Distribusi Vaksin

Vaksinasi adalah salah satu kunci penting dalam penanganan pandemi. Pengalaman di sejumlah negara, semakin tinggi rasio penduduk yang divaksin, tingkat fatalitas dapat dikurangi. Pemerintah pun menggencarkan program vaksinasi untuk mencapai target minimal 70% dari total populasi guna menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). 

Oleh sebab itu, untuk mencapai kekebalan kelompok tersebut, dari 270 juta penduduk Indonesia diperlukan 188 juta penduduk yang telah divaksin agar tercapai herd immunity penduduk di atas 18 tahun. Herd immunity di Indonesia (70% penduduk) diperkirakan dicapai pada Maret 2022 atau 15 bulan sejak tahap pertama vaksinasi yang dimulai pada 14 Januari 2021 lalu. 

Kendati demikian herd immunity bisa dipercepat jika ketersediaan vaksin bertambah. Aktivitas ekonomi pun dapat dimulai sebelum herd immunity tercapai, yaitu ketika Covid terkendali atau keadaan di mana kasus terus mengalami penurunan Rt <1. Dalam kondisi ini aktivitas ekonomi dan sosial dapat dimulai dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. 

Saat ini, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), penduduk yang telah divaksin (1 kali) sebanyak 22,47%. Sementara yang sudah vaksin (2 kali) sebesar 9,67%. Tentu ini masih harus kita tingkatkan terus, setidaknya target 1 juta per hari perlu diupayakan tercapai.

Guna mempercepat kekebalan kelompok, data mengenai ketersediaan vaksin di daerah (terutama daerah dengan tingkat rata-rata positif tinggi) perlu dijaga dan terintegrasi untuk mendapatkan manajemen distribusi vaksin yang lebih baik. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terjadi ketimpangan ketersediaan vaksin antardaerah di Indonesia.