Tunda Pembahasan RUU HIP, Pemerintah Tak Akan Kirim Surat Presiden ke DPR

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah secara resmi menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Berkenaan dengan penundaan tersebut, pemerintah juga tidak akan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan hal itu dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (16/6/2020). Turut mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Baca Juga

Negara Ini Kekurangan Pria, Picu Para Perempuan untuk Sewa Suami

"Pemerintah tidak mengirimkan supres untuk pembahasan itu. Itu aspek proseduralnya," katanya.

Aspek substansinya, Mahfud memaparkan, Presiden Jokowi mengatakan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku, mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi. "Oleh sebab itu, pemerintah tetap pada komitmen, TAP tentang larangan komunisme tentang marxisme produk hukum perundang-undangan yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh negara atau Undang-Undang sekarang ini," ujarnya.

Baca Juga

Fraksi Partai Demokrat Tarik Diri dari Pembahasan RUU HIP

Mahfud memaparkan, rumusan Pancasila yang sah yakni pada 18 Agustus 1945 oleh panitia kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Seperti diketahui, RUU HIP menuai kontroversi luas di masyarakat. Sejumlah pasal dikecam karena dianggap bakal menghapuskan pondasi bernegara.

Baca Juga

Pimpinan DPR Sebut RUU HIP Tak Akan Disahkan dalam Waktu Dekat

Pasal kontroversial tersebut antara lain menjadikan Pancasila mengerucut pada Trisila dan Ekasila. Selain itu, penghilangan Tap MPRS 1966 yang melarang komunisme di Indonesia.

Mahfud sebelumnya telah menegaskan, pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final.

Baca Juga

PKS Minta RUU HIP Dibatalkan Jika Tak Ada Perbaikan Fundamental

Editor: Djibril Muhammad