Tunjangan Pejabat Tuai Polemik, Korpri Minta Reformasi Sistem Penggajian

JAKARTA, iNews.id - Tunjangan pejabat Direktorat Jenderal Pajak menuai sorotan dan polemik buntut viralnya harta kekayaan salah satu pejabatnya, Rafael Alun Trisambodo. Terkait hal ini, Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mendorong pemerintah mereformasi sistem gaji dan tunjangan kinerja pegawai secara proporsional.

"Pemerintah harus segera melakukan reformasi masalah ini secara menyeluruh, agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi para ASN, TNI dan Polri. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menata ulang, mereformasi terhadap gaji dan tunjangan ASN, TNI, Polri," ujar Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (2/3/2023).

Baca Juga

Korban Tewas Kebakaran Gedung di Hong Kong Bertambah Jadi 55 Orang

Zudan meminta agar ASN diwajibkan melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN atau LHASN setiap tahun. Pemerintah harus tegas memberikan sanksi bagi ASN yang tidak taat melaporkan harta kekayaannya. 

Dia juga berharap seluruh ASN dan keluarganya tidak bergaya hidup mewah, tetapi lebih menampilkan karya daripada gaya.

Baca Juga

PNS Pajak Bisa Beli Harley, Berapa Besaran Gaji dan Tunjangannya?

"Hal yang tidak kalah penting adalah para ASN dan keluarganya tidak bergaya hidup mewah, lebih baik menampilkan karya daripada menampilkan gaya" kata Zudan.