Update LHKPN di KPK, Ini Harta Kekayaan Mahfud MD

Ilma De Sabrini ยท Selasa, 03 Desember 2019 - 05:00 WIB
Update LHKPN di KPK, Ini Harta Kekayaan Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan LHKPN terbarunya ke KPK, Senin (2/12/2019). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A).

JAKARTA, iNews. id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data terbaru tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/12/2019).

Mahfud menuturkan, pelaporan ini untuk memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara negara. Terakhir kali dirinya menyerahkan LHKPN saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013.

"Untuk memenuhi kewajiban sebagai pejabat negara menyerahkan LHKPN. Hanya itu tidak ada yang lain," ujar Mahfud saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Berapa harta kekayaan Mahfud? Pakar hukum tata negara ini enggan mengungkapkan. Kendati demikian, dia mengakui selama rentang waktu dari 2013 ke 2019 terjadi penambahan kekayaan.

Berdasarkan data LHKPN terakhir atau 1 April 2013, Mahfud memiliki harta lebih dari Rp15 miliar. Persisnya, Rp15.063.958.397 dan 104.615 dolar Amerika Serikat. Jumlah ini naik dari LHKPN sebelumnya pada 25 April 2011 sebesar Rp11.075.457.837 dan 94.933 dolar AS.

Kekayaan Mahfud pada 2013 tersebut terdiri atas harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) Rp4.620.434.000, harta bergerak berupa alat transportasi dan lainnya Rp777.000.000 serta harta bergerak lainnya Rp73.200.000, giro dan setara kas lainnya Rp9.953.324.397 ditambah 104.615 dolar AS. Mahfud tidak memiliki utang maupun piutang.

Dalam kunjungannya ke KPK, Mahfud juga menyinggung pejabat negara yang belum menyerahkan LHKPN. Menurutnya wajar jika ada menteri yang berlatar belakang dari swasta terlambat menyerahkan karena memang pelaporan tersebut rumit.

"Kalau seperti kami sejak 2002 laporan dua tahun sekali jadi pejabat sehingga tinggal menyambung saja yang berubah mana yang enggak," ucapnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK masih menunggu beberapa menteri maupun wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang belum menyampaikan LHKPN. Namun, dia tidak menjelaskan rinci yang belum menyampaikan LHKPN tersebut.


Editor : Zen Teguh