Urgensi Literasi Informasi dalam Pemilu

Idham Holik · Senin, 07 Januari 2019 - 07:31 WIB
Urgensi Literasi Informasi dalam Pemilu


Dr Idham Holik
Anggota KPU Jawa Barat
Alumnus Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia

HOAX is crime. Penyebaran hoaks (kabar atau berita bohong) merupakan tindak pidana. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mengawali 2019, penyelenggaran pemilu sudah diserang oleh hoaks. Tepatnya pada 2 Januari 2019 telah beredar hoaks “7 kontainer surat suara Pilpres 2019 telah tercoblos”, yang pada akhirnya tanggal 3 Januari 2019, KPU mengambil langkah hukum dengan melaporkan kabar bohong tersebut ke Bareskrim Polri dengan tujuan agar proses tahapan Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar hingga hari pemungutan suara.

Langkah cepat dan responsif tersebut KPU patut diapresiasi oleh semua pihak, karena dipastikan isu sesat tersebut tidak faktual atau tidak terbukti. Sebagai bagian dari praktik politik pasca-kebenaran (post-truth politics), hoaks dapat membuat demokrasi menjadi “sakit” dan bahkan mengancam proses pematangan demokrasi (the maturation of democracy) di Indonesia. Oleh karena itu, selama penyelenggaran Pemilu 2019, marilah kita semua perangi hoaks.

Hoaks tidak sekedar merusak kualitas penyelenggaraan pemilu, tetapi dapat merusak nalar politik publik (public’s political reasoning) yang berdampak negatif pada partisipasi elektoral pemilih. Hoax is brain poison (hoaks adalah racun otak), ini kiranya sebuah kalimat yang tepat tentang bahayanya hoaks bagi publik.

Francis Fukuyama (2017) menyebut istilah lain dari politik pasca-kebenaran dengan istilah politik pasca-fakta (post-fact politics). Fenomena ini, menurut Fukuyama, berkembang pesat pada tahun-tahun 2016–tepatnya di Pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Di dunia "pasca-fakta" (a “post-fact” world), hampir semua sumber informasi otoritatif ditantang oleh fakta-fakta yang bertentangan dengan kualitas dan asal-usul yang meragukan.

Selain kasus hoaks surat suara tercoblos tersebut di atas, pada pertengahan Desember 2018, KPU pernah diserang oleh para hoaxer yang menyebarkan isu yang menyesatkan kepada publik tentang kualitas kotak suara kardus–yang pada akhirnya isu tersebut dapat diluruskan dengan baik oleh KPU. Mari kita bersatu melawan para hoaxer pengganggu penyelenggaraan pemilu 2019.

Jika kita tidak mampu memerangi hoaks serta ujaran kebencian yang menjadi ciri utama dari politik pasca-kebenaran atau pasca-fakta, politik di negara Indonesia akan terancam mundur satu abad --seperti yang terjadi di Eropa pada awal 1.900-an.

Perangi Ideologi Nazisme
Selama Perang Dunia I, Adolf Hitler telah menciptakan dan menggunakan teknik propaganda big lie atau große Lüge (bohong besar). Hal tersebut, Hitler tuangkan dalam bukunya Mein Kampf (1925). Selanjutnya di era Nazi, ada hukum propaganda yang berbunyi “Repeat a lie often enough and it becomes the truth” (Ulangi kebohongan cukup sering dan itu menjadi kebenaran)–hukum tersebut diatribusikan pada Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi Jerman. Kebohongan yang terus diulang-ulang akan menjadi kebenaran bagi publik.

Di antara psikolog menyebut hukum tersebut sebagai “illusion of truth” effect (efek ilusi kebenaran) (Stanfford, 2016). Efek tersebut bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya di tangan para propagandis jahat. Jadi dapat dikatakan bahwa hoaks dapat diketegorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Mari kita semua perangi praktik politik berbasiskan ideologi Nazisme.

Menurut Fukuyama, di dunia “pasca-fakta”–dunia pasca-kebenaran, pertarungan politik partisan datang untuk meliputi setiap aspek kehidupan. Segala sesuatu (everything) telah dicurangi atau dipolitisasi dan dilakukan secara terang-terangan–hal seperti ini pernah terjadi dalam Pemilu Amerika Serikat 2016.

Kualitas partisipasi elektoral pemilih berkontribusi besar dalam menentukan kualitas pemilu. Well-informed voters (pemilih terinformasikan dengan baik) menjadi prasyarat terwujudnya partisipasi elektoral yang berkualitas. Jadi melindungi pemilih dari terpaparnya hoax bersifat imperatif bagi penyelenggara dan para pemangku-kepentingan pemilu (electoral stakeholders) –apalagi UU ITE dengan tegas menyatakan peran Pemerintah dan masyarakat dalam melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik.

Memproteksi pemilih tentunya dapat dilakukan dengan peningkatan literasi informasi –yang tidak semua pemilih miliki.

Literasi Informasi Pemilih
Dengan internet, kini pemilih berada dalam lingkungan yang mengalami banjir informasi (the flood of information). Tidak sekedar mudah diakses, informasi hadir tanpa diinginkan –melalui teknologi media sosial, pemilih sebagai pengguna internet menjadi pembaca informasi kaptif (captive information readers).

Bagi mereka yang terkategori aktif –yang ditandai dengan rasionalitas politik yang baik– tidak mudah menerima materi informasi begitu saja. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang pasif tidak sekedar terkena efek kognitif –menerima dan menganggap benar informasi yang diterimanya tanpa sikap kritis, tetapi juga terkena efek konatif dimana mereka berbagi informasi kepada yang lainnya yang terhubung atau mendiseminasikan secara massif (massive blasting) di media sosial, tanpa berpikir efek negatifnya.

Literasi informasi sangat dibutuhkan bagi pemilih yang pasif. Literasi informasi juga merupakan salah satu dari prinsip etis dalam penggunaan media baru atau internet. Istilah literasi informasi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Zurkowski pada tahun 1974. Dia menegaskan tentang kini adanya kebutuhan bagi setiap orang untuk menjadi orang yang cerdas atau mengerti informasi (information literate), jika mereka ingin bertahan (survive) dan berkompetisi dalam masyarakat informasi yang berkembang (an emerging information society) (Anunobi & Udem, et al, 2014:66).

Editor : Zen Teguh

Halaman : 1 2 3 Tampilkan Semua