Usul Eselon I dan II Pemda Jadi ASN Pemerintah Pusat, Korpri: Cegah Intervensi Politik

JAKARTA, iNews.id - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengusulkan Eselon I dan II pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemda diubah statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat. Alasannya untuk mencegah intervensi politik dalam birokrasi pemerintahan terutama jelang pemilihan umum.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrullah.

Baca Juga

Eskalasi Berbahaya, Israel akan Setujui Hampir 2.000 Unit Permukiman di Tepi Barat

“Itu jadi salah satu solusi kita. Kan tidak lagi diberhentikan oleh kepala daerah. Jadi kepala daerah boleh berganti tetapi pejabat birokrasinya relatif,” katanya di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Zudan mengungkapkan eselon II dan eselon I merupakan jabatan yang sangat strategis. Posisi yang strategis ini merupakkan investasi dalam human capital.

Baca Juga

Infografis Jokowi Berharap Korpri Jadi Abdi Negara yang Tangguh, Profesional dan Inovatif

“Karena kalau eselon II dan I itu pelatihannya sudah panjang. Biaya banyak untuk membentuk sampai di tingkat itu,” ujarnya.

Menurutnya dengan menjadi PNS yang berada di bawah pemerintah pusat maka penataannya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Misalnya saja untuk mengisi kekosongan di daerah-daerah tertentu. Namun hal ini harus didukung dengan adanya  talent pool dalam bentuk Badan Talenta Nasional.

“Daerah tertentu yang kurang maju diberi ASN-ASN terbaik. Yang pusat itu sudah punya talent poolnya. Ini cocok di bidang perencanaan pembangunan, ini cocok di bidang keuangan, ini cocok di bidang kesehatan, ini cocok di bidang pemberdayaan masyarakat. Yang top-top turunkan ke daerah yang kurang bagus agar menjadi katalisator, bisa mempercepat proses di daerah itu,” ujarnya.