UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Waktu Kerja 40 Jam, Lembur Maksimal 4 Jam Sehari

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah membatasi waktu kerjalembur maksimal 4 jam dalam sehari atau 18 jam dalam satu minggu. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Aturan mengenai batas waktu lembur tercantum dalam Pasal 116. Dalam ketentuan tersebut, pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja normal wajib memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memperoleh persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.

Baca Juga

Aturan Baru UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Kontrak Kerja PKWT Maksimal 2 Tahun

Selain itu, perintah kerja lembur harus diberikan secara tertulis dan/atau melalui media digital oleh pemberi kerja. Adapun batas waktu lembur ditetapkan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.

Sementara itu, ketentuan waktu kerja normal dalam Pasal 115 UU tersebut ditetapkan selama 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk pola 6 hari kerja. Adapun pekerja dengan pola 5 hari kerja memiliki waktu kerja 8 jam sehari dan 40 jam seminggu.

Baca Juga

Perempuan Haid Tidak Wajib Kerja 2 Hari dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan di luar ketentuan waktu kerja normal tersebut dihitung sebagai kerja lembur.

Tidak hanya mengatur batas waktu, pemerintah juga menetapkan ketentuan pembayaran upah lembur yang wajib dipenuhi perusahaan kepada pekerja.

Dalam Pasal 116 ayat (2), upah lembur untuk jam pertama ditetapkan sebesar 1,5 kali upah sejam. Sementara itu, setiap jam lembur berikutnya wajib dibayar sebesar 2 kali upah sejam.

Perhitungan upah sejam didasarkan pada upah bulanan yang dibagi 173.

Sebagai simulasi, seorang pekerja di DKI Jakarta dengan upah bulanan setara upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp5.729.876 memiliki upah per jam sekitar Rp33.121. Angka tersebut diperoleh dari pembagian upah bulanan dengan 173.

Jika pekerja tersebut menjalani lembur selama satu jam, perusahaan wajib membayar tambahan upah sekitar Rp49.681. Apabila lembur berlangsung selama dua jam, total upah lembur yang diterima menjadi sekitar Rp115.922.

Sementara itu, untuk tiga jam lembur, pekerja berhak mendapatkan tambahan sekitar Rp182.163. Adapun jika pekerja menjalani lembur selama empat jam, total upah lembur yang harus dibayarkan perusahaan mencapai sekitar Rp248.405.

Selain pada hari kerja biasa, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur pembayaran upah lembur apabila pekerja diminta masuk pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 125.

Untuk pekerja dengan pola 6 hari kerja dan 40 jam dalam satu minggu, pembayaran lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi ditetapkan sebesar 2 kali upah sejam untuk 7 jam pertama, 3 kali upah sejam untuk jam kedelapan, serta 4 kali upah sejam untuk jam kesembilan hingga jam kesebelas.

Sementara itu, apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, pembayaran lembur ditetapkan sebesar 2 kali upah sejam untuk 5 jam pertama, 3 kali upah sejam untuk jam keenam, dan 4 kali upah sejam untuk jam ketujuh hingga kesembilan.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan waktu kerja lembur. Berdasarkan Pasal 117, pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Bahkan, perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja tetapi tidak membayar upah lembur dapat dikenai sanksi pidana.

Editor: Aditya Pratama