UU Perampasan Aset Disahkan, Hasil Penipuan dan Penggelapan Bisa Dirampas
"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," kata dia.
Legislator Partai Golkar itu menambahkan, UU Perampasan Aset juga mengatur perampasan aset dari sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme.
Selain itu, aturan tersebut mencakup penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas. Ketentuan ini diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada para korban.
Soedeson mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian melarikan diri atau melakukan penggelapan hingga menyebabkan kerugian. Contoh lainnya yakni biro perjalanan atau travel bodong yang menghimpun dana untuk keperluan ibadah, tetapi tidak memenuhi kewajibannya.
"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," ujarnya.
Menurutnya, selama ini ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.