UU Perampasan Aset Disahkan, Hasil Penipuan dan Penggelapan Bisa Dirampas
Sebab, pelaku memang dapat dipidana penjara, tetapi aset hasil penipuan yang masih dikuasainya belum tentu dapat dikembalikan kepada korban. Melalui undang-undang ini, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Lebih lanjut, Soedeson menyebut UU Perampasan Aset mengatur pembentukan badan independen yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan. Badan tersebut akan dipimpin seorang kepala badan, sedangkan struktur organisasinya diatur lebih lanjut oleh Presiden.
Dia menyebut, pembentukan badan independen itu untuk menjawab kritik masyarakat mengenai pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang selama ini dinilai belum transparan.
"Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Atau kemudian dia ambil, dia jual untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian," tuturnya.
Di sisi lain, Soedeson memastikan kewenangan negara untuk merampas aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan. Hal itu menjadi bentuk keseimbangan atas kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.