UU Pesantren Disahkan, PBNU Minta Kemenag Keluarkan PP

Abdul Rochim ยท Kamis, 26 September 2019 - 20:34 WIB
UU Pesantren Disahkan, PBNU Minta Kemenag Keluarkan PP

Anggota Fraksi PKB DPR menyampaikan salinan UU Pesantren ke PBNU di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (26/9/2019). (Foto: iNews.id/Abdul Rochim).

JAKARTA, iNews.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Pesantren. PP ini diperlukan sebagai peraturan organik yang menjadi pegangan atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Pesantren.

"Ini agar UU Pesantren ini segera cepat dipahami oleh para pemangku pesantren, masyayikh, asatith di seluruh Indonesia," tutur Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj usai menerima kunjungan sejumlah anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Said pun mengapresiasi perjuangan FPKB bersama partai politik (parpol) lainnya di DPR yang telah mengesahkan UU Pesantren pada rapat paripurna, Selasa, 24 September 2019 lalu.

Menurutnya, UU Pesantren menunjukkan bahwa negara hadir dan mengakui pesantren sebagai pusat budaya dan keilmuan yang selama ini telah berhasil membangun pondasi bangsa.

Said juga berharap ke depan PKB bersama-sama dengan NU gencar melakukan sosialisais ke pesantren-pesantren agar UU ini benarbenar dipahami oleh para kiai dan ustaz di pesantren.

"Saya ucapkan terima kasih kepada semua di parlemen yang telah menyetujui dengan cara aklamasi, semua parpol, jazaakumullah khairan katsir. Ini sebagai peristiwa bersejarah. Terutama bagi PKB yang selama ini selalu komunikasi dengan PBNU dan kiai pesantren. Ada beberapa parpol juga mendukung keberhasilan UU Pesantren ini. Terus berjuang, jangan puas dalam satu titik," tuturnya.

Said melanjutkan, dengan kehadiran UU Pesantren, santri lulusan dari pesantren tidak perlu lagi melakukan ujian persamaan untuk mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Sebab, dengan adanya UU ini, ijazah yang dikeluarkan dari pesantren sudah sah diakui negara.

"Dulu kan harus punya ijazah kesetaraan. Kita berharap akan meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren," kata dia.

Di sisi lain, dengan adanya UU Pesantren ini, diharapkan ke depan negara hadir dengan mengalokasikan anggaran pendidikan untuk pesantren dalam APBN maupun APBD.

Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsulrijal menceritakan sejarah lahirnya UU ini. Dalam pembahasan, UU ini awalnya bernama UU Madrasah dan Pesantren. Selanjutnya dalam rapat program legislasi nasional (prolegnas), akhirnya keluar sebutan UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Presiden Joko Widodo lantas mengeluarkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan hanya tertulis UU Pesantren.

"Dan itulah yang sebenarnya kami harapkan. Saat kami menghadap pada 2015, diharapkan lebih stressing (penekanannya) ke pesantren. Alhamadulillah ada kesamaan visi dengan Presiden bahwa yang diharapkan adalah kehadiran negara untuk pesantren," kata dia.

Cucun hadir ditemani sejumlah anggota Fraksi PKB, di antaranya Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, anggota Komisi V Farhan Subchi, anggota Komisi V Neng Eem Marhamah, anggota Komisi IV Ibnu Multazam, anggota Komisi X yang juga Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, dan Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid.

Mereka menyampaikan kepada jajaran PBNU bahwa terbitnya UU ini betul-betul mencerminkan dan mengejawantahkan apa yang diharapkan para kiai.

"Sehingga tidak ada dalam posisi pemerintah menjadi atasan para kiai. Kami laporkan alhamdulillah UU disahkan dan mohon doanya menjadi betul-betul yang kita harapkan," katanya.

Dengan kelahiran UU ini Cucun berharap posisi pesantren tidak lagi dipandang sebelah mata dan tidak diskriminasi karena dianggap menganut sistem pendidikan kuno dan pendidikan yang tidak mempunyai strata.

"Alhamdulillah dengan lahirnya UU ini, bagian dari pada apa arah besar semua anggota DPR yang diinisiasi Fraksi PKB. Dan mohon doanya dan dorongannya karena kita masih menunggu peraturan turunan dari UU sehingga tidak jauh dari batang tubuh UU ini," katanya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada PBNU yang selama ini telah memberikan arahan dalam penyusunan UU Pesantren ini. "Terima kasih arahannya. Apa yang disampaikan sudah diakomodir. Terima kasih telah memberikan arahan dari PBNU yang merupakan orang tua kami," kata dia.

Editor : Zen Teguh