Viral Bendera One Piece, Didi Irawadi: Pemerintah Jangan Panik, Jawab dengan Kerja Nyata!

JAKARTA, iNews.id - Politikus Didi Irawadi Syamsuddin mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah merespons fenomena viralnya pemasangan bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus. Reaksi berlebihan justru bisa mengaburkan persoalan utama, yakni kebutuhan rakyat akan kerja nyata pemerintah.

"Pemerintah tidak perlu panik atau bereaksi berlebihan terhadap viralnya penggunaan bendera One Piece, khususnya oleh generasi muda. Fenomena ini tidak serta-merta menunjukkan hilangnya nasionalisme," ujar Didi dalam pernyataannya, Senin (4/8/2025).

Baca Juga

Korban Tewas Kebakaran Gedung di Hong Kong Bertambah Jadi 55 Orang

Menurut anggota DPR RI periode 2019–2024 ini, maraknya penggunaan simbol hiburan populer seperti bendera bajak laut dalam anime tidak akan serta-merta menggerus penghormatan pada Merah Putih. Justru, kecintaan terhadap bendera Indonesia akan tumbuh kuat bila pemerintah hadir dalam kehidupan rakyat melalui tindakan konkret.

"Penghormatan terhadap bendera negara tidak akan luntur hanya karena simbol hiburan. Yang benar-benar memperkuat kecintaan pada Merah Putih adalah hadirnya negara dalam membuka lapangan kerja, menjamin kesejahteraan, dan memberi harapan masa depan yang lebih baik," katanya.

Baca Juga

Viral Kreator One Piece Eiichiro Oda Respons Fenomena Bendera Jolly Rogers, Ini Faktanya!

Didi juga mengingatkan, respons pemerintah yang emosional atas maraknya pemasangan bendera One Piece justru bisa membuat jarak yang semakin lebar dengan generasi muda. Karena itu, pemerintah sebaiknya menjawab keresahan anak muda dengan kerja nyata dan komunikasi yang menenangkan daripada mempermasalahkan soal bendera bajak laut fiksi dalam serial manga dan anime Jepang karya Eiichiro Oda itu.

"Tunjukkan bahwa pemerintah mendengar keresahan mereka dan serius membangun masa depan," kata Didi.

Baca Juga

Istana Tegaskan Larang Ganti Bendera Merah Putih dengan One Piece!

Menurutnya, keyakinan publik pada negara tidak dibangun dari larangan demi larangan, melainkan dari kepercayaan bahwa pemerintah hadir, peduli, dan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyatnya.

Baca Juga

Larang Pengibaran Bendera One Piece, Menteri HAM Pigai: Makar!

Perbuatan Makar

Istana sebelumnya menyesalkan pemasangan bendera One Piece jelang 17 Agustus. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan, bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan One Piece.

Masyarakat memiliki hak untuk suka atau tidak dengan keputusan pemerintah. Namun, sebagai warga di negara hukum, ada aturan yang harus ditaati.

Baca Juga

Kibarkan Bendera One Piece, Waspada Ancaman Pidana!

"Mau suka atau tidak suka dengan pemerintah itu hak, keduanya pilihan yang sah di republik ini," kata Hasan Nasbi usai meninjau cek kesehatan gratis di SMAN 6 Tangerang Selatan, Senin (04/08/25).  

"Tapi bendera Merah Putih itu bukan pilihan, dia keniscayaan. Bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan yang lain," tutur dia.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai sebelumnya juga menjelaskan, negara bisa melarang pengibaran bendera One Piece pada momen HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025. 

Bahkan, Pigai menyebut pengibaran bendera One Piece itu bisa dinilai sebagai perbuatan makar. Meski begitu, dia juga menjelaskan larangan tersebut tidak bisa diartikan sebagai upaya membatasi kebebasan berekspresi warga.

Editor: Maria Christina