Viral Polemik Surat Undangan, Ini Klarifikasi Stafsus Aminuddin Ma'ruf

Fahreza Rizky ยท Sabtu, 07 November 2020 - 18:55:00 WIB
Viral Polemik Surat Undangan, Ini Klarifikasi Stafsus Aminuddin Ma'ruf
Stafsus Aminuddin Ma'ruf (Foto: Dok Pribadi)

JAKARTA, iNews.id - Viral surat undangan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Aminuddin Ma'ruf, yang mengundang mahasiswa untuk diskusi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law. Surat tersebut menjadi sorotan karena berjudul 'Surat Perintah'.

Aminuddin mengklarifikasi surat tersebut merujuk pada standar operasional prosedur (SOP) penerimaan tamu di lingkungan Istana Negara.

"Maka, diperlukan surat tersebut sebagai pemberitahuan dari setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang akan melaksanakan kegiatan di lingkungan Istana Negara," ujar dia melalui keterangan tertulis, Jumat (6/11/2020).

Menurut Aminuddin, surat tersebut bersifat internal untuk keperluan koordinasi di Internal Istana (Sekretariat Presiden dan Sekretariat Kabinet). Salah satunya digunakan untuk mendapatkan fasilitas rapid test bagi tamu. 

Dalam pertemuan tersebut, Aminuddin menerima perwakilan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia terkait dengan kritik Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Dalam pertemuan yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, itu, Aminuddin mengaku terbuka terhadap masukkan atau kritikan yang disampaikan aktivis mahasiswa terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.

"Saya mengapresiasi itikad baik adik-adik mahasiswa, dan pemerintah menjamin hak dan kebebasan sahabat-sahabat mahasiswa untuk menyuarakan pendapat, karena itu amanat konstitusi," ujarnya.

Aminuddin menturkan, pemerintah berkomitmen untuk memfasilitasi setiap penyampaian pendapat yang dilakukan oleh masyarakat tsrmasuk mahasiswa.

"Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi teman-teman akan kami pelajari, dan sesegera mungkin akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden," ucapnya.

Sementara itu, Ongky Fachrur Rozie selaku Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia mengatakan pihaknya tidak menolak keseluruhan UU Ciptaker. Namun ada sejumlah pasal dan klaster dalam beleid itu yang perlu dikritisi.

PWI Bandarlampung melaporkan Wali Kota Herman HN ke Polda Lampung terkait dugaan intimidasi ke wartawan. (Foto: iNews/Jimi Irawan)

"Di antara yang perlu kami kritisi adalah UU no. 11 Tahun 2020 yang kami pandang cacat secara formil dan materil, karena tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam UU no 12 tahun 2011, dan jauh dari asas demokratis serta partisipasi publik," kata Ongky.

Ongky menegaskan DEMA PTKIN juga menolak Pasal 10 paragraf 2 tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat dalam BAB 3 tentang peningkatan ekosistem dan kegiatan berusaha (klaster administrasi pemerintahan).

"Kemudian, DEMA PTKIN menolak penghapusan UU no 32 tahun 2009 pasal 93 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada UU no 11 tahun 2020 tentang pembahasan amdal (klaster penyederhanaan perizinan tanah)," kata dia.

Terakhir, Ongky mengatakan bahwa DEMA PTKIN ikut berpartisipasi dalam pengawalan uji materi (Judicial Review). DEMA PTKIN menuntut pelibatan setiap elemen dalam pengambilan kebijakan, dan siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam setiap kebijakan.

Selain Ongky, delegasi yang hadir antara lain Fatimah; Presiden Mahasiswa IAIN Samarinda, Ahmad Rifaldi; Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta, Ahmad Aidil Fahri; Presiden Mahasiswa DEMA UIN Alauddin Makasar, M. Munif; Presiden Mahasiswa IAIN Lampung, Mahfud; Presiden Mahasiswa IAIN FM Papua, M. Fauzan; dari UIN Banten, Rubait Burhan; Presiden Mahasiswa UIN Semarang, dan Aden Farih; Presiden Mahasiswa UIN Malang.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq