Wakapolri Dorong Puslitbang Polri Jadi Motor Reformasi Berbasis Riset

JAKARTA, iNews.id - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri harus benar-benar urip atau hidup, dinamis, dan menjadi api perubahan. Pasalnya, perbaikan Polri harus dimulai dari riset lembaga yang mampu menguji setiap gagasan dan kebijakan secara ilmiah.

"Kita ingin perbaikan Polri tidak hanya berdasarkan persepsi atau tekanan publik, tetapi melalui riset yang valid dan teruji secara keilmuan. Riset adalah fondasi perubahan. Tanpa data dan ilmu pengetahuan, reformasi hanya akan menjadi slogan. Puslitbang harus menjadi laboratorium kebijakan dan kompas arah perubahan Polri," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Puslitbang Polri di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025).

Baca Juga

Houthi Yaman Berhenti Serang Kapal-kapal di Laut Merah

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mempercepat transformasi organisasi pascapembentukan Komisi Reformasi Polri, dengan menekankan pentingnya reformasi yang berbasis bukti, sains, dan penelitian lapangan. Dalam arahannya, Dedi Prasetyo menekankan reformasi sejati tidak lahir dari meja rapat, tetapi dari data dan fakta lapangan.

"Puslitbang harus urip, hidup, dan turun. Harus hadir di tengah masyarakat, di ruang pelayanan, di tempat anggota bertugas. Riset tidak boleh berhenti di laboratorium, dia harus menyentuh realitas, mendengar keluhan publik, dan melihat tantangan langsung di lapangan," tuturnya.

Baca Juga

Rapat Perdana Komisi Percepatan Reformasi, Kapolri: Polri Terbuka Terima Evaluasi

Setelah memberikan arahan di Puslitbang, Dedi langsung melakukan uji petik pelayanan publik di Polsek Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Langkah ini menjadi bukti arah reformasi Polri kini bergerak dari konsep menuju praktik, dari kebijakan menuju perubahan konkret di tingkat pelayanan dasar.

“Kita jadi tahu bagaimana alur pelayanan publik di tingkat dasar berjalan. Bagaimana laporan diterima, bagaimana pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, dan mengapa sering muncul keluhan. Ternyata masalah bukan hanya di personel, tapi juga di alur pelayanan, penganggaran, dan pembagian tugas. Ini yang harus kita benahi,” jelas Dedi.

Baca Juga

Komisi IV DPR Dorong Kemenhut Libatkan Polri Awasi Tambang Ilegal di Hutan