Wamen ESDM Ungkap Subsidi Energi RI Bisa Bengkak hingga Rp700 Triliun, Ini Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan subsidi dan kompensasi energi di Indonesia bisa meningkat hingga Rp700 triliun. Hal itu karena tekanan harga energi global dampak konflik geopolitik.

Saat ini, total kompensasi dan subsidi energi setiap tahun berada di kisaran Rp400 triliun. Namun, konflik geopolitik berpotensi mengganggu rantai pasok energi global dan mendorong kenaikan harga.

Baca Juga

PLN IP Kembangkan 4 Proyek PLTS 490 MW, Dukung Target Energi Surya 100 GW

Yuliot menyinggung ketegangan Amerika Serikat dan Iran serta konflik Ukraina dan Rusia yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda mereda. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp300 triliun.

"ESDM sudah menghitung ini dampak kenaikan ini kalau kita tidak antisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan, ini konsekuensinya peningkatan kompensasi dan subsidi dari 400 triliun itu bisa meningkat sekitar Rp300 triliun," ujarnya dalam acara EBTKE Conex di JIExpo Kemayoran, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga

Danantara Targetkan Proyek Sampah Jadi Listrik di Bekasi Suplai Energi ke 55.000 Rumah

Menurut Yuliot, kenaikan harga energi juga berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Dampaknya tidak hanya terasa pada harga bahan bakar, tetapi juga biaya produksi dan inflasi.

Indonesia juga menghadapi potensi kenaikan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, listrik, dan elpiji.

Baca Juga

Kisah Korban Gempa NTT, Tetap Layani Warga Agar Kebutuhan Energi Terjaga

"Kalau ini ada peningkatan sekitar Rp300 triliun, dampaknya juga ada defisit pembiayaan yang dibiayai dari APBN, khususnya pada tahun 2026 ini," ujarnya.

Menghadapi risiko tersebut, pemerintah mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Langkah ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Yuliot menilai ketersediaan energi yang cukup dengan harga terjangkau menjadi salah satu fondasi aktivitas ekonomi dan hilirisasi industri. Pengembangan EBT juga berpotensi membuka investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses energi bagi masyarakat.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pengembangan EBT. Sejumlah strategi lain disiapkan untuk memperkuat kemandirian energi, termasuk meningkatkan produksi minyak nasional.

Produksi minyak ditargetkan naik dari sekitar 600.000 barel per hari saat ini menjadi sekitar 1 juta barel per hari pada 2030.

Pada sektor gas, pemerintah menargetkan produksi mencapai sekitar 12 miliar kaki kubik per hari pada periode yang sama.

Dari sisi konsumsi, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik secara masif untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Yuliot mencatat penjualan kendaraan listrik pada 2025 meningkat sekitar 400 persen dibandingkan 2024.

"Dengan adanya penggunaan kendaraan listrik secara masif, tentu ini merupakan hal yang menggembirakan, berarti terjadi pengurangan konsumsi untuk bahan bakar minyak," katanya.

Editor: Puti Aini Yasmin