Wamenkomdigi Sebut Ada 600.000 Laporan Penipuan Digital, Kerugian Masyarakat Rp9,3 Triliun
JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan pemerintah telah menerima sekitar 600.000 pengaduan penipuan digital dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,3 triliun. Pemerintah pun mendorong peningkatan literasi keamanan siber untuk melindungi masyarakat dari berbagai modus kejahatan digital.
Nezar mengatakan, meningkatnya kasus penipuan digital menjadi perhatian serius di tengah semakin luasnya konektivitas internet dan penggunaan layanan keuangan daring.
“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah,” ujar Nezar dalam audiensi bersama perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, dikutip Selasa (17/11/2026).
Menurut dia, penanganan penipuan digital tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur teknologi yang tangguh. Kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam mengenali modus penipuan serta menggunakan platform digital secara aman juga harus diperkuat.
“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman,” katanya.
Selain meningkatkan literasi digital, pemerintah berupaya menekan penipuan melalui pengaturan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Salah satunya dengan menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 yang mewajibkan penggunaan identitas biometrik saat pendaftaran kartu SIM.
“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” katanya.
Dia menjelaskan, registrasi biometrik ditujukan untuk meningkatkan akurasi verifikasi identitas pengguna. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk berbagai tindak kejahatan.
“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” ucapnya.
Editor: Donald Karouw