Wapres Minta DPR Tak Buru-buru Putuskan RUU Penyiaran: Semua Harus Dilibatkan dalam Pembahasan

ACEH, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta DPR tidak terburu-buru memutuskan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Semua stakeholder harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Penyiaran.

"Pemerintah meminta supaya ada pembicaraan di antara semua stakeholder, dilibatkan semua stakeholder untuk memberi masukan-masukan, supaya tidak terburu-buru dalam memutuskan ini," kata Wapres usai melepas jemaah haji Aceh di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Provinsi Aceh, Rabu (29/5/2024).

Baca Juga

Anomali Ahmed al-Sharaa: Dulu Teroris Bernilai Rp116 Miliar, Sekarang Dijamu Trump di Gedung Putih

Wapres pun menekankan kebebasan pers tidak terkendala akibat RUU Penyiaran khususnya tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Yang penting itu masalah kebebasan pers sesuai dengan UU yang ada tidak terkendala," ujar Wapres.

Baca Juga

Baleg DPR Tunda Pembahasan RUU Penyiaran

Lebih lanjut, Wapres juga menegaskan produk jurnalis investigasi merupakan hak publik sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati.

Baca Juga

Demo Tolak RUU Penyiaran di DPRD Jabar, Jurnalis Bandung Ajukan 5 Tuntutan

"Kemudian soal investigasi saya kira itu hak publik, juga hak diberikan kesempatan tentu saja dengan aturan-aturan yang perlu disepakati seperti apa," paparnya.

Dia menegaskan pemerintah mendorong agar RUU Penyiaran ada perbaikan agar kebebasan pers tidak disalahgunakan. Sehingga, perlu ada aturan yang disepakati semua pihak.

Baca Juga

Kondisi Terkini Gedung DPRD Jawa Barat Jelang Demo Tolak RUU Penyiaran 

"Jangan sampai kemudian membebaskan kebebasan pers, tapi juga tentu harus ada juga aturan-aturan yang harus disepakati, caranya bagaimana termasuk investigasi tadi," pungkasnya.

Editor: Faieq Hidayat