Wujudkan Transparansi, Bawaslu Minta Semua Anggotanya Lapor Harta Kekayaan 

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta seluruh jajaran untuk menuntaskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hal ini untuk menciptakan transparansi kepada publik dan upaya mencapai zona bebas korupsi.

"Kita terus berusaha mencapai zona bebas korupsi dan bersih dalam melayani sesuai komitmen," kata Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam keterangannya, Selasa, (14/2/2023).

Baca Juga

Genosida, Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk Netanyahu dan 36 Pejabat Israel

Dia mengungkapkan, LHKPN ini menjadi salah satu syarat tingkat pelaporan dan kepatutan. Saat ini, sudah hampir 80 persen jajaran Bawaslu se-Indonesia yang melaporkan.

"Ini saya berharap laporan LHKPN 2022 bisa seratus persen. Pada tahun lalu, hingga 31 Maret 2022 mencapai 99,54 persen. Ada 15 wajib lapor yang tidak melakukan perbaikan laporan tahun lalu yang akan kita perbaiki," kata Herwyn.

Baca Juga

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Masuk Kategori Outliers, KPK: Punya Utang Rp9 Miliar

Herwyn menegaskan, LHKPN menjadi perhatian bersama dalam menjaga transparansi dan profesionalisme bekerja. 

"Sampai saat ini ada 876 yang belum melaporkan. Semoga bisa melakukan percepatan pelaporan. Kita mencoba terbuka kepada publik ," tuturnya.

Selain itu, dirinya berharap kepada pimpinan Bawaslu daerah maupun para staf untuk terus melaksanakan tugas. 

"Kita tahu sekarang masa rekrutmen, termasuk juga yang mendaftar menyeberang ke KPU di daerah. Tetap ingat dengan tugas kita. Terus bekerja sampai berakhir masa kerja," ujar dia.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq