Yadi Hendriana Ungkap Pentingnya Integritas Pers dalam Hadapi Kontestasi Politik

JAKARTA, iNews.id - Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana mengungkapkan pentingnya integritas pers dalam menghadapi tahun politik. Integritas tersebut dapat diimplementasikan dengan terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan regulasi yang ada. 

"Integritas pers dalam menghadapi kontestasi politik menjadi sangat penting. Bagaimana kualitas pers kita menghadapi intervensi tersebut, karena tidak semua awak awak pers di kita profesional," kata Yadi dalam fefleksi akhir tahun 2022 IJTI yang disiarkan secara daring, Senin (26/12/2022).

Baca Juga

Hamas Kecam RUU Israel untuk Eksekusi Tahanan Palestina sebagai Kejahatan Perang

"Kualitas profesional itu menjunjung tinggi kode etik dan regulasi yang ada di Dewan Pers sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab," kata Yadi. 

Dia juga menyinggung jurnalisme positif dalam kontestasi politik yakni harus mampu memberikan pilihan kepada publik. Dengan demikian publik mendapatkan pilihan politik dengan tepat. 

Baca Juga

Dewan Pers Sebut UU KUHP Ancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi

"Itu adalah fungsi dari jurnalisme, artinya jurnalisme tidak melulu memberitakan fakta-fakta yang ada tanpa ada maksud, tapi maksud publik seperti apa," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, dia turut membahas KUHP yang disahkan 6 Desember 2022 lalu. Dia menyampaikan setidaknya ada 19 pasal dari beberapa kluster yang berpotensi merenggut kebebasan pers.

Sebagai anggota Dewan Pers, dia mengaku telah menguji pasal-pasal tersebut dengan sejumlah lembaga dari Kejaksaan Agung, kepolisian dan Mahkamah Agung.

"Pasal tersebut bisa dimainkan karena kita khawatirkan justru ini adalah bagaimana tantangan kita pers itu betul-betul harus membuat pemerintah yakin bahwa apa yang dilakukan tadi, yang disampaikan di 19 pasal itu betul-betul mengganggu kebebasan pers," ujarnya.

Yadi mencontohkan jika sebuah media membuat karikatur kepala negara sebagai wujud kritik terhadap pemerintah, maka dalam KUHP baru bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap kepala negara. 

"Ada cover media baik koran ataupun majalah yang membuat karikatur kepala negara itu bisa dikriminalisasikan," ujar Yadi.

Editor: Reza Fajri