Yusril Nilai Jenderal Polisi Pj Gubernur Langgar UU

JAKATA, iNews.id - Rencana penunjukan jenderal polisi aktif sebagai pejabat (pj) gubernur dinilai melanggar undang-undang. Maka itu, pemerintah disarankan bijak dalam membuat keputusan.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) polisi tidak boleh merangkap jabatan selain jabatan yang masih terkait kepolisian. Menurutnya, pengamanan pilkada bukan tugas gubernur, melainkan tugas kepolisian.

Baca Juga

Tekor Rp352 Miliar, 26 Miliarder Gagal Cegah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York City

"Polisi harus netral dalam melaksanakan kewenangannya," ujar Yusril di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Jakarta, Minggu (28/1/2018).

Pakar hukum tata negara ini mengingatkan, pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan kontroversi. Dia menuturkan, jika pemerintah tetap memutuskan kebijakan tersebut bisa menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan politik tertentu.

"Memang boleh polisi merangkap jabatan lain, tapi masih terkait dengan kepolisian contohnya Badan Narkotika Nasional (BNN). Kalau pejabat daerah enggak terkait langsung dengan kepolisian," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk mengisi kekosongan posisi gubernur, kata dia bisa dari pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, pemerintah pusat harus netral dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Baik dirjen maupun staf ahli. Masih banyak stok," ucapnya.

Dua jenderal yang ditunjuk Mendagri sebeagai pj gubernur, yaitu Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin. Iriawan diusulkan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Martuani menjabat Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut). 

Sementara itu Tjahjo mengaku sudah berkonsultasi dengan Kapolri dan TNI serta Menko Polhukam terkait penjabat gubernur yang dibutuhkan di daerah-daerah tertentu. Menurutnya, pejabat TNI atau Polri yang berpangkat setara eselon I bisa menjadi penjabat gubernur. Termasuk juga di instansi lain, seperti di kejaksaan, yang juga memungkinkan.

Editor: Kurnia Illahi