100 Bus Listrik Akan Lalu Lalang di Jakarta Akhir Tahun Ini
JAKARTA, iNews.id - Jakarta bergabung dengan 39 kota di seluruh dunia mewujudkan mobilitas bersih. Tahun ini, Jakarta akan mengimplementasikan 100 bus listrik di rute Transjakarta sampai akhir 2022.
Saat ini, bus listrik Transjakarta telah beroperasi pada Maret 2022 sebanyak 30 unit. Payung hukumnya Peraturan Gubernur (Pergub) No 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon. "Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022. Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025. Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030," ujarnya, dalam Workshop Nasional yang digelar The International Council on Clean Transportation (ICCT) bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) bertajuk Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia.
Dia menuturkan, penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tidak lepas dari peran lembaga mitra. KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) memberi bantuan teknis dengan pembiayaan dari pemerintah Jerman untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik pada Transjakarta.
Untuk memuluskan target Pemprov DKI, pengelola Transjakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta. Harapannya, target elektrifikasi lebih dari 10.000 unit bus Transjakarta pada 2030 bisa tercapai.
"Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," kata Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta, Chandra Rakhmat.
Senior Transport Specialist World Bank, Nupur Gupta mengatakan, strategi mobilitas listrik bisa diintegrasikan dengan sasaran dan tujuan mobilitas perkotaan berkelanjutan. Jangan sampai strategi pengembangan kendaraan listrik dikembangkan sendiri-sendiri dan terpisah. "Ini karena kemacetan, keselamatan di jalan dan faktor luar tidak akan terselesaikan," kata Gupta.
Terkait kendaraan listrik, Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin menyebutkan masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Pemerintah belum menuntaskan software dalam mengembangkan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) .
“Terutama skema insentif dan disinsentif fiskal berbasiskan tingkat grCO2/km guna menciptakan kesetaraan harga jual antara KBLBB ICE vehicle, sehingga KBLBB mampu melakukan penetrasi pasar,” kata Safrudin.
Untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik, pemerintah perlu segera membuat roadmap di antaranya mengenai jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Keypoint dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 KLBB : 1 SPKLU," kata Vice President Pengembangan Teknologi PLN Trihadimasyar.
Seperti diketahui, pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) di bawah aturan Perpres Nomor 55 Tahun 2019.
Editor: Dani M Dahwilani