Perpres Mobil Listrik Baru Diteken, Mitsubishi Sementara Pilih Impor CBU

JAKARTA, iNews.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Salah satu poinnya adalah produksi kendaraan listrik di dalam negeri.

Bagaimana tanggapan Mitsubishi terkait kebijakan ini? "Kita masih menunggu. Biasanya setelah keluar aturan ada petunjuk teknis. Kemudian biasanya Gaikindo akan meeting dengan pemerintah dan lain-lain," ujar Direktur Sales dan Marketing PT MMKSI, Irwan Kuncoro saat dikonfirmasi iNews.id.

Perpres Sudah Diteken, Toyota Tunggu 2 Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik

Dia menuturkan, target pemerintah adalah lokalisasi produksi. Jika aturan ini ada sudah seharusnya manufaktur mencoba ke aras sana. Namun, untuk sementara Mitsubishi memilih impor kendaraan listrik dalam bentuk complete built-up (CBU)

"Itu step berikutnya. Sekarang Mitsubishi CBU impor. Nanti akan lihat aturan dari pemerintah seperti apa, kalau lokalisasi industri berapa insetifnya," kata Irwan.

Menperin Ungkap Beberapa Poin Perpres Mobil Listrik, Ini Bocorannya

Dia menyebutkan, untuk kebijakan produksi baterai dalam negeri pihaknya sangat mendukung pemerintah. Apalagi harga baterai kendaraan listrik sangat mahal.

"Baterai cukup mahal. Adanya produsen lokal yang akan memproduksi beterai kendaraan seharusnya sangat siginifikan menurunkan harga (mobil listrik)," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, insentif fiskal dan nonfiskal untuk mobil listrik akan menurunkan rata-rata harga sekitar 25 persen dari harga mobil listrik saat ini. Harga mobil listrik sekarang sekitar 40 persen di atas harga mobil konvensional.

"Kalau sekarang bedanya 40 persen, dengan kebijakan itu mungkin sekitar 10 persen sampai 15 persen dari mobil yang combustion engine (mesin bahan bakar)," ujarnya.

Dalam Perpres 55/2019, insentif fiskal yang diberikan salah satunya pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dihapus. Namun, penghapusan tarif ini menunggu aturan turunnya berupa revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2013.

Selain PPnBM, kata Airlangga, insentif lain yang diberikan khusus, yaitu pembebasan bea balik nama. Guyuran insentif ini lumrah diberikan jika berkaca pada pengalaman negara-negara lain.

Editor: Dani M Dahwilani