Perpres Sudah Diteken, Toyota Tunggu 2 Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik

Dani M Dahwilani · Kamis, 15 Agustus 2019 - 22:51 WIB
Perpres Sudah Diteken, Toyota Tunggu 2 Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik

Press conference kompetisi pemrograman aplikasi digital nasional bertajuk Toyota Fun/Code di Agro Plaza, Jakarta, Kamis (15/8/2019). (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Namun, produsen otomotif masih menunggu implementasi kebijakan tersebut dari kementerian dan lembaga terkait.

Salah satunya Toyota. Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy Suwandi menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu dua implentasi kebijakan, yaitu terkait Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan insentif produksi di dalam negeri.

"Kami masih menunggu implementasi dari perpres ini, yakni terkait PPnBM dan kebijakan insentif bagi produsen otomotif yang membangun mobil listrik di Indonesia," ujarnya dalam acara press conference kompetisi pemrograman aplikasi digital nasional bertajuk Toyota Fun/Code di Agro Plaza, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Anton menuturkan, jika implementasi pemerintah sesuai harapan, pihaknya yakin target pemerintah elektrifikasi kendaraan sebesar 20 persen pada 2025 dapat tercapai.

"Jika insentif diterapkan target ini imposible. Kami pun sangat mendukung kebijakan ini karena kita bisa local production dengan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) tinggi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, insentif fiskal dan nonfiskal untuk mobil listrik akan menurunkan rata-rata harga sekitar 25 persen dari harga mobil listrik saat ini. Harga mobil listrik sekarang sekitar 40 persen di atas harga mobil konvensional.

"Kalau sekarang bedanya 40 persen, dengan kebijakan itu mungkin sekitar 10 persen sampai 15 persen dari mobil yang combustion engine (mesin bahan bakar)," ujarnya.

Dalam Perpres 55/2019, insentif fiskal yang diberikan salah satunya pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dihapus. Namun, penghapusan tarif ini menunggu aturan turunnya berupa revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2013.

Selain PPnBM, kata Airlangga, insentif lain yang diberikan khusus, yaitu pembebasan bea balik nama. Guyuran insentif ini lumrah diberikan jika berkaca pada pengalaman negara-negara lain.


Editor : Dani Dahwilani