Peradi Dukung Kejari Karawang Periksa Bupati dan Wabup terkait Kasus Fee 5 Persen Dana Pokir

Namun Asep Agustian menyatakan, agar kejaksaan tidak memaksakan dalam pemeriksaan nanti. Artinya jika memang tidak bisa menemukan bukti harus segera dihentikan. 

Baca Juga

Nah Lho, Semua Anggota DPRD Karawang Bakal Diperiksa terkait Fee Dana Pokir

"Kalau ada buktinya harus lanjut terus siapapun mereka jangan takut karena masyarakat mendukung kejaksaan. Namun kalau tidak ada bukti sebaiknya segera dihentikan," tutur Asep Agustian.

Asep Agustian juga mendukung kejaksaan memeriksa bupati dan wakil bupati yang juga mendapat pokir. Apalagi dikabarkan bupati dan wakil bupati menerima paling besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah. "Periksa jangan tebang pilih. Siapapun yang bersalah harus diproses," ucapnya.

Baca Juga

Ini Tampang Pembunuh Bocah 14 Tahun di Karawang, Tak Disangka Aksinya Sesadis Itu

Kepala Kejari Karawang Martha Parulina Berliana mengatakan, setelah pihaknya melakukan telaah atas laporan masyarakat terkait dugaan adanya fee 5 persen dari anggaran pokir pihaknya memiliki kesimpulan untuk meningkatkan kasus ini menjadi penyelidikan. 

Untuk itu dipandang perlu untuk memanggil dan memeriksa semua penerima dana pokir. "Jadi penerima pokir itu bukan hanya pihak legislatif tapi juga eksekutif dan semuanya akan kita panggil," kata Martha Parulina Berliana, Jumat (27/5/22).

Baca Juga

7 Nyawa Melayang, Sopir Elf Maut di Karawang Resmi Tersangka dan Ditahan 

Martha Parulina Berliana menyatakan, siapapun penerima pokir akan diperiksa. Jika bupati dan wakil bupati menerima pokir, tetap harus diperiksa. Namun dia belum bisa memastikan kapan akan memeriksa Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati Aep Syaepuloh. 

"Semua mengikuti proses dan tahapan tidak bisa memeriksa seluruhnya secara bersamaan. Kapan pastinya saya belum tahu, tapi pasti akan kita jadwalkan," ujarnya.

Editor: Agus Warsudi