Pertama di Indonesia, TPPAS Nambo Bogor Bakal Gunakan Teknologi MTB
PT JBL merupakan badan usaha yang dibentuk oleh konsorsium perusahaan pemenang lelang pekerjaan penyediaan infrastruktur TPPAS Regional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersama PT Jasa Sarana selaku Badan Usaha Milik Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan perjanjian kerja sama itu, pelaksanaan pembangunan membutuhkan waktu paling lambat selama 18 bulan. PT JBL menargetkan paling lambat pada Juli 2020 sudah dapat beroperasi dan menerima sampah dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. "Hari ini, kita memulai sebuah proses yang dalam hitungan 18 bulan akan selesai sehingga fasilitas ini bisa digunakan di Juli 2020," katanya.
"Proyek kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT JBL dalam penyediaan infrastruktur TPPAS Regional Luna merupakan proyek pertama dan akan menjadi pelopor dalam pengolahan sampah secara modern dalam skala besar di Indonesia," kata Ridwan Kamil.
Sebagai mitra dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT JBL akan melakukan jasa pengolahan sampah yang dikirimkan oleh 4 kabupaten/kota ke TPPAS Regional Lulut-Nambo.
Kemudian, PT JBL akan mengolah sampah tersebut untuk menjadi bahan bakar turunan batu bara atau disebut juga Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara untuk pabrik semen, yaitu PT Indocement Tunggal Perkasa (PT ITP).
Pengolahan sampah di TPPAS Regional Luna ini akan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terselenggaranya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPPAS Regional Nambo, akan menjamin tersedianya pelayanan pengelolaan sampah bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan dapat terselenggara dengan baik. "Mudah- mudahan ini jadi contoh perfect bagi problem sampah di Indonesia," ucapnya.
TPPAS Regional Luna, berdiri diatas lahan seluas 55 hektare, yang terdiri atas 15 hektare lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor, dan sekitar 40 hektare merupakan kawasan hutan negara di bawah pengelolaan Perum Perhutani.
Editor: Kastolani Marzuki