Pakar Hukum Ubhara Kritik KPK dalam Konstruksi Hukum Kasus Kuota Haji

JAKARTA, iNews.id – Pengusutan dugaan korupsi dalam kasus kuota haji tambahan 2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan tajam.

Pakar hukum dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Dr Jamil, menilai konstruksi hukum yang dibangun KPK sangat aneh dan dipaksakan. 

Baca Juga

Klarifikasi ke BPK, Gus Yaqut Tegaskan Tak Ada Aliran Dana Kebijakan Kuota Haji 2024

Jamil menyoroti fokus KPK yang mempersoalkan skema pembagian kuota tambahan 50:50, padahal kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang sah. 

Jamil mengatakan, di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah jelas diatur tentang pemanfaatan kuota baik dasar maupun tambahan. Untuk kuota dasar telah diatur jelas di pasal 64, sedang  kuota tambahan merujuk pada Pasal 9. 

Baca Juga

KPK Sebut Ada Biro Travel Ragu Beri Informasi Jual Beli Kuota Haji Tambahan

Namun, ironisnya dalam mengusut kasus ini, KPK terpaku pada penggunaan pasal 64. Dengan asumsi ini, maka Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dijerat dengan dugaan praktik korupsi lantaran dinilai merugikan negara.