Inflasi Tembus 4,47 Persen, Pemprov Kalteng Diminta Perkuat Pengendalian Harga Pangan

Di sisi lain, BPS juga melaporkan telah merampungkan pemutakhiran DTSEN Versi 3 pada 10 Juli 2026. Basis data terbaru tersebut mencakup 290.125.073 data individu dan 95.980.577 data keluarga dengan tingkat pemutakhiran mencapai 33,13 persen.

“DTSEN merupakan data yang dinamis sehingga harus terus diperbarui agar tetap akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan,” katanya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan pemutakhiran DTSEN membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial, penyelenggaraan Sekolah Rakyat, hingga berbagai program kesejahteraan lainnya.

“Kita harus melakukan konsolidasi agar data terus diperbarui. Tanpa dukungan pemerintah daerah, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak akan berjalan maksimal. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran DTSEN, serta digitalisasi sistem pelaporan,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah mendukung pelaksanaan program perbaikan sekitar 400 ribu rumah di seluruh Indonesia sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Dalam rakor tersebut turut hadir secara virtual Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo, perwakilan BPS Kalteng, Bank Indonesia Perwakilan Kalteng, Biro Umum Setda Kalteng, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan data BPS, penyumbang terbesar inflasi di Kalimantan Tengah berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta transportasi. Komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga antara lain beras, bensin, minyak goreng, ikan nila dan patin, serta cabai rawit.

“Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar pengendalian harga pangan dan distribusi barang kebutuhan pokok dapat diperkuat sehingga tidak semakin membebani daya beli masyarakat,” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemprov Kalteng, Yuas Elko. 

Editor: Rizqa Leony Putri