Bung Towel Berharap PT LIB Transparan dalam Kasus Dugaan Penggelapan Dana Hak Siar Liga 1
Bung Towel mengatakan ada selisih sebesar Rp25 miliar yang tidak diketahui keberadaannya maka hal ini perlu diusut tuntas secara hukum. “Kalo ada penggelapan berarti ada ketidak keterbukaan, tidak transparan karena memang kalau soal pengusutannya soal penyelidikannya di mana selisih 25 miliar itu lari ke mana silahkan diproses secara hukum atau apapun. Berita penggelapan dana ini bahkan selisih penggelapan dananya 25M kemana itu, kok bisa seperti itu,” ujarnya.
Secara pribadi, Bung Towel kurang setuju PT LIB menjadi EO dalam kompetisi tersebut. “PT LIB ini kapasitasnya menjadi sangat rendah di mata publik. Bayangkan dari sisi teknis pengelolaan kompetisi sepak bola aja masih carut-marut entah itu soal pelaksanaan pertandingan, segala macamnya jadi saya sih agak menolak untuk LIB sebagai EO,” lanjutnya.
“Karena LIB harus meng-trigger klub-klub dalam konteks klub lisensi jadi klub tersebut semakin memenuhi aspek klub profesional jadi harus lebih kompleks bukan sekadar pelaksana pertandingan nah ini untuk mengurus pelaksanaan pertandingan aja masih banyak bolong-bolong sana-sini apalagi ditambah aspek bisnis,” tambahnya.
Bung Towel menilai, PT LIB tidak mampu mengelola kompetisi tersebut. Terlebih lagi, PT LIB juga menambah jabatan sebagai wakil asprok Jawa Barat.
“Ngurus sepak bola 100 persen itu susah, untuk bagus untuk baik itu susah kaya contoh perkembangan terakhir LIB kemarin kan malah nambah jabatan jadi wakil asprok Jawa Barat tentu dugaan dugaan ini bisa kita pahami motivasi lain, bisa kita tebak tapi intinya pekerjaan LIB 100 persen aja belum tentu bagus carut marut ini nambah-nambah yang lain,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, kasus ini berbicara terkait raibnya dana hak siar eksklusif hasil persetujuan kontrak antara PT LIB dengan PT MNC Vision Tbk. Terdapat perbedaan antara jumlah uang yang sudah dibayarkan PT MNC dengan yang diterima LIB. PT MNC dengan bukti kuat sudah membayarkan sejumlah Rp39 miliar, tapi PT LIB mengaku baru menerima Rp14 miliar. Artinya sebanyak Rp25 miliar tidak jelas menyasar kemana.
Editor: Dimas Wahyu Indrajaya