FFI Resmi Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik Terkait SK Ilegal
Michael menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut kepengurusan FFI. Dia menyebut dugaan pelanggaran prosedur tersebut berpotensi berdampak terhadap asosiasi anggota PSSI lainnya jika tidak mendapat kepastian hukum dan pengawasan.
Menurut Michael, sejumlah asosiasi anggota PSSI juga telah menghubunginya untuk membicarakan persoalan penerbitan SK tersebut. Dia menilai polemik ini telah memunculkan pertanyaan di lingkungan sepak bola Indonesia, bukan hanya di organisasi futsal.
“Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga. Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia,” tambah Michael.
FFI meminta Komite Etik PSSI membentuk tim investigasi khusus untuk memeriksa laporan tersebut. Permintaan itu merujuk Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI.
Ada tiga hal yang secara khusus diminta untuk ditelusuri, yakni dokumen Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, keabsahan dan proses penerbitan 48 surat permohonan KLB, serta keterangan para pihak terkait. FFI menginginkan pemeriksaan berlangsung secara objektif dan transparan.