Kominfo Temukan 54 Konten Hoaks terkait Virus Korona

Dini Listiyani ยท Senin, 03 Februari 2020 - 13:10 WIB
Kominfo Temukan 54 Konten Hoaks terkait Virus Korona

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan pemaparan soal hoaks virus korona. (Foto: iNews.id/Dini Listiyani)

JAKARTA, iNews.id - Penyebaran virus korona mengkhawatirkan sejumlah pihak. Seiring dengan penyebaran virus korona, informasi hoaks juga tersebar di platform pesan dan media sosial.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan hingga Senin (3/2/2020), telah ditemukan sebanyak 54 informasi hoaks. Informasi yang salah tersebut tersebar dengan cepat melalui media sosial.

“Hasil pantauan tim AIS Kementerian Kominfo, ada 54 informasi hoaks. Isinya beragam, mulai dari sumber penyebaran, ada kabar pasien di rumah sakit beberapa daerah terkena virus korona, hingga soal pencegahan penyembuhannya,” kata Menteri Johnny di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Johnny menuturkan, hasil monitoring lintas percakapan media sosial berkaitan dengan virus korona cenderung meningkat. Pasalnya, baru tiga hari lalu konten hoaks hanya sebanyak 36.

“Tiga hari lalu kami pantau ada 36, hari ini sudah hampir dua kali lipat konten dan disinformasi yang disebarkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan konferensi pers hari ini, Menkominfo menuturkan dampak dari informasi yang salah atau hoaks. Bukan hanya bagi pengguna sendiri, hoaks juga bisa berdampak ke sejumlah sektor.

Mengingat dampak akibat penyebaran hoaks di media sosial, Kominfo telah melakukan pemblokiran konten hoaks dan disinformasi tersebut. Bahkan, Kominfo tidak segan untuk melakukan penindakan melalui aparat penegak hukum.

“Kami tidak segan lakukan blokir dan mendorong penegak hukum mengambil langkah tegas,” ujarnya.

Menkominfo Johnny mengingatkan kembali agar warganet tidak menyebarkan hoaks. Hal ini merujuk Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


Editor : Tuty Ocktaviany