Sementara itu, Amina menggarisbawahi, sulit untuk menemukan solusi efektif khususnya pada krisis pangan dunia, tanpa paket kebijakan yang terintegrasi. Adapun Global Crisis Response Group (GCRG) menyoroti pentingnya untuk membantu negara-negara yang terdampak untuk meningkatkan likuiditas dan ruang fiskal guna mengamankan neraca pembayaran dan membantu membangun program perlindungan sosial yang kokoh untuk masyarakat rentan.
"Rekomendasi yang kami sampaikan untuk meningkatkan ruang fiskal dan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, antara lain mendorong lembaga keuangan internasional untuk memberikan pembiayaan, dan memperluas cakupan negara penerima pembiayaan,” ujar Vera Songwe, Executive Secretary UN Economic Commission for Africa, mewakili UNCTAD.
Selanjutnya, Penasihat Pembangunan Berkelanjutan PBB David Nabarro mengusulkan tindakan yang perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan, yaitu meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan pupuk, mengintervensi upaya penurunan harga, mengintegrasikan kembali pasokan pangan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina ke pasar dunia, mencabut aksi pembatasan ekspor. Selain itu, melarang upaya penimbunan pasokan, meningkatkan akses petani ke benih, pupuk, dan input lainnya sekaligus mempertahankan transformasi sistem pangan yang sejalan dengan tujuan SDGs.
Sementara itu, John Denton Sekjen International Chamber of Commerce menyarankan agar PBB mengeluarkan resolusi untuk membuka akses Laut Hitam terhadap arus komoditas pangan dan energi. Hal ini dapat didukung oleh G7 dan diprediksi akan mendapat sambutan hangat oleh negara-negara lainnya.
Sebagai Co-Chair di B20, ICC akan meminta chair untuk merepresentasikan dalam forum dan mengembangkannya menjadi rekomendasi dalam B20 dan G20 Leaders.