JAKARTA, iNews.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta otoritas penegak hukum di Amerika Serikat (AS) menyerahkan hasil investigasi ihwal kasus suap lintas negara atau foreign bribery. Sebab, kasus itu diduga melibatkan perusahaan software asal Jerman, SAP dan tiga perusahaan pelat merah Indonesia.
Adapun ketiga perseroan negara yang dimaksud di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I, dan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil investigasi dari otoritas penegak hukum di Amerika Serikat atas dugaan tindak pidana korupsi lintas negara tersebut.
Menurutnya, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham ketiga perseroan perlu menerima atau mendapatkan laporan dari otoritas penegak hukum di AS. Sehingga, dugaan keterlibatan petinggi BUMN bisa diproses lebih lanjut.
“Tapi kan perlu kasih ke kita dong (hasil investigasi), data-data yang kita akan sampaikan juga diproses lebih lanjut. (Berarti belum terinfo?) belum terinfo, itu baru dipublish mereka di media saja,” tutur Arya saat ditemui wartawan, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).
Kementerian BUMN justru baru memperoleh informasi awal melalui pemberitaan media massa saat ini. Karena itu, Kementerian BUMN masih menunggu penyerahan hasil investigasi dari penegak hukum negara adidaya tersebut.
Arya memandang dokumen itu diperlukan agar pihaknya bisa melihat secara komprehensif kasus tersebut, terutama keterlibatan oknum petinggi BUMN.