JAKARTA, iNews.id - Lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 bernilai triliunan rupiah. Pengajuan dana segar ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Senin (8/7/2024).
Adapun BUMN Karya yang meminta pemberian PMN bernilai jumbo pada tahun depan di antaranya, PT Hutama Karya (Persero) atau HK senilai Rp13,86 triliun, PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI Rp2,96 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau WIKA Rp2 triliun.
Kemudian, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP Rp1,56 triliun, dan Perum Perumnas sebesar Rp1 triliun.
Usulan dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu akan dialokasikan untuk pengerjaan beberapa proyek strategi nasional (PSN) di sektor infrastruktur, termasuk menambah ekuitas perusahaan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung menuturkan, pengajuan PMN 2025 untuk BUMN karya merupakan tindak lanjut dari rapat kerja (raker) antara legislatif bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Juni 2024 kemarin.
Permintaan PMN masih dalam tahap pendalaman dan akan dibahas kembali bersama Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan, sebelum disepakati bersama pada pekan ini.
“Mengacu pada hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN tanggal 7 Juni 2024 terdapat usulan PMN tahun 2025,” kata Martin Manurung dalam RDP.
Dari bahan paparan masing-masing Direksi BUMN Karya, di mana PMN 2025 HK untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dari nilai yang diajukan, Rp7,62 triliun digunakan untuk pembangunan ruas Tol Jambi-Rengat.